DPR Aceh Desak Pemerintah Sosialisasikan Fatwa Haram PUBG

Asrizal menyebutkan, DPRA Aceh selanjutnya akan mengawal dan mendorong Pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten/kota

DPR Aceh Desak Pemerintah Sosialisasikan Fatwa Haram PUBG
pubgmobile.com
PUBG Mobile 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sangat mendukung Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh yang telah mengeluarkan fatwa haram terhadap permainan PlayerUnknown’s Battlegrounds atau PUBG dan sejenisnya di Aceh karena banyak menimbulkan dampak negatif.

"Kami di DPRA sangat mendukung fatwa haram gim PUBG dan sejenisnya di Aceh yang telah dikeluarkan fatwa oleh MPU," kata aggota DPRA dari Fraksi PAN, Afrizal Asnawi, kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Aliansi Masyarakat Pengawal Fatwa (AMPF) Ulama Aceh, Minggu (22/06/2019).

Asrizal menyebutkan, DPRA Aceh selanjutnya akan mengawal dan mendorong Pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menyosialisasikan fatwa haram gim PUBG dan sejenisnya kepada masyarakat yang telah dikeluarkan MPU tersebut.

"Kami dari DPRA akan mengawal dan mendorong pemerintah untuk menyosialisasikan kepada publik, karena setiap fatwa yang dikeluarkan ulama melalui kajian yang sangat mendalam dari berbagai sisi, sehingga tugas kami legislatif untuk mengawal dan mendorong semua pihak," katanya.

Konferensi pers Aliansi Masyarakat Pengawal Fatwa (AMPF) Ulama Aceh, Minggu (22/06/2019).(KOMPAS. COM/ RAJA UMAR)
Konferensi pers Aliansi Masyarakat Pengawal Fatwa (AMPF) Ulama Aceh, Minggu (22/06/2019).(KOMPAS. COM/ RAJA UMAR) ()

Asrizal mengatakan akan merekomendasikan bentuk sosialisasi fatwa haram gim PUBG dan sejenisnya kepada plt gubernur Aceh, bupati dan wali kota di Aceh dalam bentuk selebaran dan baliho yang selama ini sering terpampang foto mereka.

"Tugas ulama sudah selesai setelah mengeluarkan fatwa, selanjutnya pemerintah harus melakukan sosialisasi ke pada masyarakat, baik dalam bentuk selebaran maupun baliho yang selama ini hanya terpampang wajah PLT gubernur dan bupati/wali kota," katanya.

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa mengharamkan permainan gim PlayerUnknown’s Battlegrounds atau yang lebih dikenal dengan PUBG, serta permainan sejenisnya.

Fatwa itu dikeluarkan berdasarkan hasil kajian dan dengar pendapat bersama pakar informasi dan teknologi (IT), psikolog dan fikih Islam secara mendalam saat sidang paripurna Ulama ke-III Tahun 2019 selama dua hari.

“MPU Aceh mengeluarkan fatwa permainan gim PUPG dan sejenisnya haram hukumnya di Aceh,” kata Wakil Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

 Aceh mengelurakan fatwa haram terhadap PUPG dan sejenisnya itu karena hasil kajian pakar dan ahli, game online itu dapat mengubah perilaku dan menggangu kesehatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Aceh Desak Pemerintah Sosialisasikan Fatwa Haram PUBG"

Editor: Ardhi Sanjaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved