Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Oleh Anies Baswedan Dikritik Walhi

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengritik kebijakan Anies Baswedan itu.

Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Oleh Anies Baswedan Dikritik Walhi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto udara kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017). Pemerintah pusat resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan Pulau C, D, dan G Reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017, dengan demikian pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi, Teluk Jakarta menimbulkan kontroversi.

Sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan yang dibuat mantan menteri pendidikan dan kebudayaan di era Kabinet Kerja itu.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengritik kebijakan Anies Baswedan itu.

Menurut dia, pihaknya pernah mengusulkan membongkar pulau reklamasi yang telah terbentuk.

Namun, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malah menerbitkan IMB.

Sehingga, dia menilai, kajian mengenai pulau reklamasi yang dilakukan Pemprov DKI hanya sekedar asumsi.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah mempunyai tiga opsi terhadap proyek reklamasi.

Opsi pertama, yaitu dilanjutkan dengan rancangan lama.

Opsi kedua, dihentikan sepenuhnya.

Opsi ketiga, melanjutkan dengan rancangan baru.

Halaman
1234
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved