Capai Rp 7,30 Triliun, Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Bogor Lampaui Target

Serta pendapatan asli daerah yang terealisasi sebesar Rp 668,08 miliar atau 112,65% dari anggaran sebesar Rp 593,04 miliar.

Capai Rp 7,30 Triliun, Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Bogor Lampaui Target
Diskominfo Kab. Bogor
Bupati Bogor Ade Yasin 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Realisasi pendapatan deerah tahun 2018 Kabupaten Bogor telah melampaui target yakni sebesar 103,59 persen dari Rp 7,05 triliun dengan realisasi Rp 7,30 triliun.

Semua itu dijabarkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin dalam sidang paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (24/6/2019).

Pelampauan pendapatan daerah tersebut sebagian disebabkan oleh realisasi pendapatan pajak daerah yang mencapai 116,68% dari anggaran yang ditetapkan.

Serta pendapatan asli daerah yang terealisasi sebesar Rp 668,08 miliar atau 112,65% dari anggaran sebesar Rp 593,04 miliar.

Realisasi belanja dan transfer sebesar Rp 7,30 triliun atau 92,52% dari anggaran sebesar Rp 7,89 triliun.

Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp 846,36 miliar sebagai akibat pelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja daerah.

Bupati Bogor mengatakan bahwa Kabupaten Bogor kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang keempat kalinya atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Semoga dengan terjalinnya kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif selama ini dapat terus mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian pada tahun-tahun berikutnya,” kata Ade Yasin.

Ade juga mengungkapkan di dalam laporan hasil pemeriksaan BPK disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

“Pemeriksaan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bogor serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan,” ungkapnya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved