Jabatan Ketum Golkar Digoyang, Dedi Mulyadi Sebut Desakan Munaslub Tidak Murni

desakan Munaslub Partai Golkar merupakan manuver sejumlah pihak internal yang mengincar jatah kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Istimewa
Joko Widodo dan Airlangga Hartarto 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Desakan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub) Partai Golkar dinilai Dedi Mulyadi sebagai sesuatu yang tidak murni.

Dedi Mulyadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat menilai desakan Munaslub Partai Golkar merupakan manuver sejumlah pihak internal yang mengincar jatah kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Tidak ada peristiwa politik yang dihadapi Golkar saat ini, yang ada tentang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pilpres dan pileg," kata Dedi Mulyadi saat dihubungi, Senin (24/6/2019).

Dedi Mulyadi menilai, tidak perlu sampai menggelar Munaslub untuk membahas jatah kursi menteri dari Partai Golkar.

Sebab, perumusan dan penetapan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Bahkan, untuk memilih tokoh Golkar yang memiliki kapasitas dan jabatan untuk menjadi menteri juga menjadi hak prerogratif Presiden.

"Munas itu agenda pembicaraan Golkar menghadapi Pilpres 2024. Karena bicaranya lima tahun ke depan tidak mesti tergesa-gesa Bulan Oktober ini,” tuturnya.

Lebih lanjut Dedi menambahkan, agenda munas yang dalam jadwal baru akan digelar Desember 2019 mendatang, menurutnya, tinggal dipatuhi seluruh pihak secara normal.

“Kalau ingin Bulan Oktober berarti ada pihak-pihak yang kesengsem ingin memiliki peran politik di Bulan Oktober hubungannya dengan presiden, urusan kabinet,” ungkapnya.

Jelang Putusan MK Jumat Nanti, BPN Prabowo-Sandi Kembali Imbau Pendukung Tak Gelar Aksi

Dedi Mulyadi menambahkan, adanya indikasi tersebut menunjukkan desakan munas berasal dari urusan elite dan orang per orang yang justru tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi Partai Golkar saat ini.

“Jadi ini ( desakan munaslub) bukan murni urusan kepartaian,” katanya.

Kepemimpinan Airlangga

Menanggapi adanya tudingan bahwa Airlangga Hartarto gagal dalam memimpin Partai Golkar dengan alasan tidak bisa mempertahankan 91 kursi Partai Golkar di DPR RI sebagai dasar desakan Munaslub, Dedi Mulyadi menilai alasan tersebut tidak melihat kondisi riil Golkar menjelang Pileg 2019.

“Golkar empat kali munas, Pak Airlangga jadi ketua umum ketika Golkar dalam kondisi sangat terpuruk,” ucapnya.

Ketua Umum Golkar: Idul fitri Momen Rekonsiliasi Usai Pemilu 2019

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved