Menkumham Sebut Napi Korupsi di Nusakambangan Bisa Lebih Berbahaya, Ini Penyebabnya

Yasonna Laoly menyebut tidak ada jaminan narapidana kasus korupsi tidak akan melanggar aturan meski dipindahkan ke Nusakambangan

Menkumham Sebut Napi Korupsi di Nusakambangan Bisa Lebih Berbahaya, Ini Penyebabnya
TribunnewsBogor.com/Ardgi Sanjaya
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Lapas Kelas III Gunung Sindur, Kecamatan Gunungsindar, Kabupaten Bogor, Rabu (14/10/2015). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut tidak ada jaminan narapidana kasus korupsi tidak akan melanggar aturan meski dipindahkan ke Nusakambangan seperti usulan KPK.

Ia mengatakan, minimnya pengawasan dan kontrol di pulau sendiri seperti Nusakambangan dikhawatirkan menimbulkan masalah baru.

"Kekhawatiran di sana (Nusakambangan) lebih berbahaya kenapa? karena di sana sulit terkontrol di sana pulau sendiri, sedangkan di Sukamiskin wartawan bisa masuk, di pulau itu mana bisa orang masuk, enggak boleh ada pemantauan," jelas Yasonna Laoly di kompleks parlemen, gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Meski Nusakambangan merupakan lapas dengan security maksimum atau pengamanan maksimal, ia menilai napi korupsi tidak harus berada di sana.

Lebih lanjut, dirinya berharap agar napi dan penjaga termasuk Kalapas sama-sama mematuhi peraturan yang ada.

"Narapidana (korupsi) berhahaya bisa nanti lebih longgar di sana (Nusakambangan) karena mereka sempat mempengaruhi kalapas ( yang minim pengawasan pihak luar). Kalau di Sukamiskin yang penting bagaimana pengawasan dan SOP dilakukan," kata dia.

Upaya KPK

Upaya untuk bisa memuluskan rencana pemindahan narapidana kasus korupsi ke Lapas di Nuakambangan masih terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi antirasuah ini pun melakukan kajian terkait pertimbangan dalam upaya pemindahan napi koruptor untuk kasus korupsi tipe risiko tinggi atau high risk.

Tipe ini diberlakukan untuk para napi yang berpotensi mengulangi kasus serupa, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin yang menerima suap dari napi koruptor.

Halaman
123
Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved