Pilpres 2019

Tim Hukum BPN Singgung Lagi Jabatan Maruf Amin di 2 Bank Jelang Sidang Putusan MK

Maruf Amin dituduh melanggar UU Pemilu oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga lantaran menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas di dua Bank

Tim Hukum BPN Singgung Lagi Jabatan Maruf Amin di 2 Bank Jelang Sidang Putusan MK
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Maruf Amin di Pesantren Nurul Huda Cijeruk, Kabupaten Bogor, Kamis (11/4/2019). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2019, Tim Hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung soal dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) oleh cawapres nomor urut 01 Maruf Amin.

Maruf Amin dituduh melanggar UU Pemilu oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga lantaran menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah.

Hal ini menjadi perdebatan karena ada sejumlah pihak yang menilai kedua bank itu bukan BUMN.

Salah satu anggota tim hukum, Iwan Satriawan mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN.

"Presiden Jokowi sudah pernah menerbitkan PP 72 Tahub 2016 yang intinya menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN," ujar Iwan dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Selain itu, lanjut Iwan, putusan MK nomor 21 Tahun 2017, putusan MK no 48 tahun 2013, peraturan BUMN no 3 tahun 2013, UU keuangan negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Antikorupsi juga menyimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN.

Dengan demikian, pejabat di anak perusahaan BUMN mewakili representasi dari BUMN dan bukan sekadar konsultan.

"Bahkan putusan MA Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017 hasil dari judicial review juga menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu disebut juga sebagai BUMN. Dalam putusan MA hal itu sudah sangat clear. Untuk lengkapnya putusan MA itu tercantum di hal 41 dari 43 halaman dari putusan Nomor 21 P/HUM/2017 itu," kata Iwan.

Dalam sidang pendahuluan, Ketua tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, meminta MK mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin.

Halaman
12
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved