Direksi dan Komisaris Garuda Didenda Rp 100 Juta, Ini Penyebabnya

Fakhri Hilmi menjelaskan, pihaknya mengenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada seluruh direksi Garuda Indonesia

Direksi dan Komisaris Garuda Didenda Rp 100 Juta, Ini Penyebabnya
Kemenpar
Garuda Indonesia 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada Direksi dan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) pasca ditemukannya kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun buku 2018. Sanksi tersebut diberikan kepada para Direksi dan Komisaris perusahaan yang menandatangani laporan keuangan tersebut.

Direktur Komisioner Pengawas Pasar Modal III Fakhri Hilmi menjelaskan, pihaknya mengenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada seluruh direksi Garuda Indonesia karena melanggar Peraturan Bapepan Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Sanksi direksi semakin berat. Regulator kembali menjatuhkan sanksi kepada anggota direksi bersama dewan komisaris Garuda Indonesia. Karena mereka harus menanggung denda sebesar Rp 100 juta secara bersama-sama atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

 “Ini dibayar secara kolektif oleh Direksi dan Komisaris yang menandatangani laporan keuangan. Jadi dibayar secara tanggung renteng, di mana denda Rp 100 juta itu dibagi-bagilah ke mereka,” kata Fakhri di Jakarta, Jumat (28/6/2019). 

Selain Direksi dan Komisaris, OJK juga memberikan sanksi administratif sebesar Rp 100 juta kepada perusahaan penerbangan ini.

Pertimbangan sanksi tersebut berasal dari masukan beberapa lembaga seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kemkeu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akutan Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Baca: Bea Masuk Impor Gula Asal India Diturunkan, Petani Tebu Merasa Jadi Korban Kebijakan Sawit

Laporan keuangan Garuda Indonesia menjadi polemik pasca dua Komisaris perusahaan yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan tersebut.

Perusahaan berkode sandi GIAA ini memasukkan pendapatan dari perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) sebesar US$ 239,94 juta serta PT Sriwijaya Air US$ 28 juta beserta PPN US$ 2,8 juta ke dalam tahun buku 2018.

Dana tersebut masih bersifat piutang tapi sudah diakui oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Alhasil, pada 2018, maskapai BUMN meraih laba bersih US$ 5,02 juta. Padahal seharusnya perusahaan menelan kerugian sebesar US$ 244,96 juta.

Halaman
12
Editor: Damanhuri
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved