Pilpres 2019

KPU Tetapkan Capres-Cawapres Terpilih Hari Ini, Jokowi & Prabowo Akan Bertemu?

KPU Tetapkan Capres dan Wapres Terpilih Hari Ini, Dikawal 10 Ribu Personel - Jokowi dan Prabowo Akan Bertemu?

Penulis: Damanhuri | Editor: Vivi Febrianti
Kompas.com/MAULANA MAHARDHIKA
Capres urut 1 Joko Widodo dan nomor urut 2 Prabowo Subianto berjalan bersama pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019. 

KPU Tetapkan Capres dan Wapres Terpilih Hari Ini, Dikawal 10 Ribu Personel - Jokowi dan Prabowo Akan Bertemu?

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan pasangan Capres dan Wapres terpilih yakni pasangan Jokowi Widodo ( Jokowi ) - Maruf Amin pada hari ini, Minggu (30/6/2019).

Penetapan akan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

"Kami akan selenggarakan rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih pada hari Minggu tanggal 30 Juni di kantor KPU RI pukul 15.30 WIB," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Seperti diketahui, pasangan Capres Jokowi-Maruf Amin unggul dari lawannya pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Namun, hasil Pilpres 2019 itu sempat terjadi sengketa hingga diselesaikan melalui sidang di Mahkamah Konstitusi.

Sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019).(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019).(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO) (Kompas.com)

BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tak terima dengan hasil penghitungan yang ditetapkan oleh KPU lantaran menduga ada kecurangan sehingga mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, hasil sidang MK diputuskan jika gugatan Tim hukum BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ditolak oleh majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dikawal 10.000 Personel

Sebanyak 10.000 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, dan Pemprov DKI disiagakan untuk mengamankan Gedung Komisi Pemilihan Umum, Minggu (30/6/2019).

Pengaman ini dilakukan untuk mengawal penetapan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih oleh KPU.

"Di KPU hampir 10 ribuan (personel) yang kami siagakan di sana. Gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (29/6/2019).

Argo mengatakan, 10.000 personel itu merupakan bagian dari 47.000 personel gabungan yang ditempatkan di beberapa titik.

"Jadi kemarin sudah kami tempatkan di MK, Bawaslu. Ada di KPU, ada di Gedung DPR/MPR, jadi semuanya masih terjaga," kata dia.

Untuk pengalihan arus, akan bersifat situasional. Pihaknya akan memberlakukan sistem pengalihan arus jika jalan di kawasan gedung KPU akan dipadati massa.

Akan tetapi, hingga saat ini, kepolisian belum mendapatkan laporan adanya massa yang mau melakukan aksi di Gedung KPU pada Minggu besok.

"Sampai sekarang belum ada pemberitahuan. Kami Insya Allah ya untuk kegiatan ini bisa berjalan baik dan lancar," ujar dia.

Jokowi dan Prabowo akan bertemu?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengundang pasangan Capres nomor urut 01, Jokowi - Maruf Amin dan pasangan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Namun, apakah Jokowi dan Prabowo akan bertemu hari ini?

Dikutip dari Kompas.com, KPU pun sudah menyebar undangan untuk kedua kubu dari 01 maupun 02 untuk hadir dalam rapat pleno penetapan pasangan caores terpilih.

Masing-masing kubu diberikan 20 undangan oleh KPU.

Pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. (KOMPAS.com/GARRY LOTLUNG)

KPU juga menyediakan ruang bagi masing-masing pasangan calon untuk memberikan sambutannya.

"Kami juga akan beri kesempatan kepada masing-masing paslon untuk memberikan sambutan di acara tersebut dan juga diberikan kesempatan melakukan konferensi pers dan kami harap paslon 01 dan 02 bisa melakukan konferensi pers bersama," ujar Arief.

KPU juga akan mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk turut hadir.

Selain itu, diundang pula kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Mahkamah Agung (MA), DPR, MPR, MK, TNI/Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Prabowo Tidak akan datang

Dikutip dari kompas.com, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak akan hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Minggu (30/6/2019).

Menurut Muzani, lazimnya Prabowo tak perlu hadir saat penetapan pasangan calon terpilih.

"Saya kira kelazimannya selama ini enggak ya. Di pilkada juga enggak juga seperti itu. Jadi cukuplah," ujar Muzani di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019)

KPU Ingin Jokowi dan Prabowo Hadir

Ketua KPU Arief Budiman berharap, kedua paslon dapat hadir dalam acara tersebut.

Selain mengundang kedua paslon, KPU juga mengundang partai politik peserta pemilu serta kementerian/lembaga terkait.

"Saya berharap peserta pemilu (presiden) bisa hadir semua, paslon 01 dan 02. Kurang semarak kalau yang datang cuma salah satu," kata Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

"Kami tentu berharap (undangan) hadir. Karena ini momentum bersejarah dalam perjalanan, bukan hanya demokrasi di Indonesia, tapi juga tata pemerintahan kita," ucapnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved