Sikap Politik Parpol Eks Pendukung Prabowo, Demokrat Masih Bimbang dan PKS digerbong Oposisi?

Sikap Politik Parpol Eks Pendukung Prabowo, Demokrat Masih Bimbang dan PKS digerbong Oposisi?

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Meskipun Koalisi Adil Makmur sudah dibubarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sejumlah partai pengusung pasangan Capres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019 tampak masih belum menentukan sikap politiknya.

Seperti diketahui, dalam Koalisi Adil Makmur tergabung partai pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.

Namun, Prabowo Subianto akhirnya membubarkan koalisi adil dan makmur setelah pertarungan Pilpres dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01, Jokowi-Maruf Amin.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sendiri memprediksi ada tiga partai yang hampir dapat dipastikan akan bergabung pada koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD dalam wawancara unggahan kanal YouTube metrotvnews, Minggu (30/6/2019).

• Dua Makna di Balik Ajakan Jokowi Kepada Prabowo Untuk Membangun Bangsa

• Koalisi Adil Makmur dan BPN Resmi Dibubarkan Hari Ini, Prabowo Minta Maaf

Mahfud MD mulanya menyebut dalam dunia politik Indonesia, rekonsiliasi bukanlah hal baru lantaran tak terhindarkan untuk terjadi.

"Dulu, saya sudah mengatakan di dalam politik Indonesia itu, rekonsiliasi itu selalu terjadi karena tidak bisa menghindar," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD menyebut kemungkinan besar ada tiga partai yang bergabung di koalisi petahana.

Ketiga partai itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra, dan Demokrat, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertahan menjadi oposisi.

"Dan kemarin sudah terjadi kan, pertama BPN sudah dinyatakan bubar, kemudian koalisi paslon 02 bubar, partainya disilakan sendiri-sendiri."

"Dan hampir dapat dipastikan tiga partai, Gerindra, PAN, dan Demokrat itu akan bergabung, tinggal PKS yang tidak," terang Mahfud MD.

Demokrat Masih Bimbang

Dikutip dari Tribunnews.com, Internal Partai Demokrat belum satu suara alias masih bimbang dalam menentukan sikap politik pascapenetapan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, sikap kader masih terbelah.

Ada yang menyatakan ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah.

Ada pula yang tetap bersikukuh berada di oposisi.

"Per hari ini ada yang mau minta di oposisi saja, atau di luar seperti sekarang. Ada juga yang berpendapat bagus bersama-sama (koalisi pendukung pemerintah)," kata Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

• Presiden PKS Sebut Sikap Politik Partai Harus Berdasarkan Keputusan Majelis Syuro

• Jokowi & Maruf Amin Ditetapkan Jadi Presiden dan Wakil Presiden : Besok Kita Langsung Kerja

Penentuan keputusan semakin kompleks melihat peta dukungan di akar rumput.

Di 80 daerah pemilihan Partai Demokrat yang unggul, ada daerah yang Pilpres-nya dimenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Namun tidak sedikit juga yang dimenangkan oleh Prabowo-Sandiaga.

Oleh sebab itu, lanjut Hinca, arah politik Partai Demokrat nantinya akan ditentukan di forum Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Ia memperkirakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah memiliki keputusan pada tanggal 10 Juli 2019.

Momen itu merupakan hari ke-40 wafatnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Kader Inginkan Oposisi

Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i menjawab prediksi pengamat terkait kemungkinan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin.

Syafi'i mengakui perdebatan soal posisi partai pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2019 sempat mengemuka di tengah kader.

Namun, Syafi'i menegaskan bahwa mayoritas para kader ingin Partai Gerindra tetap menjadi oposisi.

"Ketika kita memilih oposisi kecenderungan kader arahnya sama, memilih menjadi oposisi," ujar Syafi'i saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurut Syafi'i, Partai Gerindra sudah terbiasa menjadi oposisi.

Sehingga perdebatan mengenai arah dan sikap partai sudah semakin berkurang.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Boediono periode 2009-2014, Partai Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.

Kemudian, pada periode 2014-2019 di bawah Pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu kembali memilih menjadi oposisi.

"Mungkin karena sudah terbiasa jadi oposisi maka perbedaan pendapat apakah menjadi partai pendukung atau menjadi oposisi itu perdebatannya semakin berkurang," kata Syafi'i.

PKS Ikut digerbong Oposisi?

PKS hingga saat ini pun belum menentukan arah politiknya.

Meski demikian, banyak dorongan agar PKS berada di gerbong oposisi bersama Partai Gerindra.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menuturkan, hingga saat ini partainya belum menentukan arah dan sikap pasca-Pilpres 2019.

Artinya PKS belum menentukan apakah akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun, Mardani mengatakan, para pendukung Prabowo Subianto ingin seluruh partai yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 bertransformasi menjadi oposisi.

"Saya pribadi mendapat banyak masukan dari pendukung PKS dan pendukung Pak Prabowo, hendaklah seluruh koalisi 02 bertransformasi menjadi kekuatan oposisi yang kritis dan konstruktif," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Secara pribadi Mardani setuju jika PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat memutuskan menjadu opsisi.

Dengan demikian, terdapat lima partai pendukung pemerintah dan empat partai oposisi di parlemen.

PAN tunggu Rakernas

Sekjen Partai Amanat Nasional ( PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya belum menentukan sikap politik pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Menurut Eddy, arah dan sikap politik PAN akan ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus evaluasi terhadap hasil Pemilu Legislatif 2019.

"Pasti ada evaluasi terhadap hasil pileg dan menyikapi agenda politik ke depan, salah satu yang penting pilkada serentak, lalu legislatif, dan arah politik PAN ke depan. Rakernas akhir Juli atau awal Agustus," ujar Eddy saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Eddy mengakui adanya berbagai opsi dan masukan terkait arah dan sikap politik PAN.

Ada sejumlah kader yang mengusulkan PAN tetap menjadi oposisi dan menyarankan agar bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Ada pula yang mengusulkan agar PAN tetap menjadi partai penyeimbang.

"Intinya saya minta agar semua pendapat itu dihargai meski tidak sepakat antara para kader," kata Eddy.

(Kompas.com/Tribunnews.com/TribunWow)