Breaking News:

Tentukan Arah Politik Hingga Rekonsiliasi Pasca Penetapan KPU, BPN: Prabowo Bersedia Bertemu Jokowi

Prabowo Subianto merupakan sosok yang terbuka bagi siapapun tak terkecuali bagi pasangan capres terpilih Jokowi dan Maruf Amin.

Penulis: Damanhuri
Editor: Vivi Febrianti
(Kementerian Sekretaris Negara)
Presiden Joko Widodo saat bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016). 

Tentukan Arah Politik Hingga Rekonsiliasi Pasca Penetapan KPU, BPN: Pak Prabowo Bersedia Bertemu Jokowi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Sejumlah prati politik (parpol) masih menentukan arah politiknya untuk 5 tahun kedepan setelah KPU menetapkan Presiden dan Cawapres terpilih periode 2019-2024.

Pasangan capres nomor urut 01, Jokowi - Maruf Amin ditetapkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan kubu Capres nomor urut 02 BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Pada Jumat (28/6/2019) Prabowo Subianto pun membubarkan Koalisi Adil Makmur yang terdiri dari Partai Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan Partai Berkarya dalam pertemuannya di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Prabowo Suabianto mempersilahkan partai politik untuk mengambil langkahnya masing-masing.

"Beliau menghormati semua dan mempersilahkan partai politik untuk mengambil langkah politik masing-masin," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzzani

Sejumlah partai politik eks Koalisi Adil Makmur pun belum memutuskan akan berada di gerbong oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin pada periode 2019-2024.

Sementara itu, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subainto - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan jika pertemuan antara Prabowo Subianto dan Capres terpilih Joko Widodo ( Jokowi) akan segera terwujud.

Menurut Dahnil, Prabowo Subianto merupakan sosok yang terbuka bagi siapapun tak terkecuali bagi pasangan capres terpilih Jokowi dan Maruf Amin.

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Calon Presiden nomor urut 01 Jokowi (Instagram Jokowi)

Ia menduga, pertemuan Jokowi dan Prabowo bisa saja dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Segera (bertemu). Saya pikir, Pak Prabowo kan sejak awal terbuka untuk komunikasi dengan siapapun.

Termasuk Pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf. Pak Prabowo anytime (bertemu). Saya pikir, beliau bersedia atau mau bertemu enggak ada masalah, " kata Dahnil kepada wartawan di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Kota Serang, Senin (1/7/2019) sore seperti dikutip dari Kompas.com.

Dahnil menjelaskan, pertemuan yang dilakukan antara Prabowo dan Jokowi bukan dalam rekonsiliasi.

Sebab, kata dia, istilah rekonsiliasi tidak tepat digunakan lantaran antara keduanya tidak ada konflik.

"Kompetisi politik itu bukan konflik. Jadi menurut saya kata rekonsiliasi tidak tepat digunakan. Kalau silaturahmi bisa, tidak ada masalah, silaturahmi saja," ujarnya.

Dahnil Anzar Simanjuntak
Dahnil Anzar Simanjuntak (TRIBUNNEWS.COM/Ilham Rian Pratama)

Dahnil juga mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan ke jalur mana Prabowo akan berpihak.

Menurut dia, saat ini ada dua keinginan berbeda di internal koalisi antara menjadi oposisi atau gabung dengan pemerintah.

Soal keputusan tersebut, kata Dahnil, nantinya akan ditentukan sendiri oleh Prabowo.

"Saya pikir masih sangat dinamis tentu secara politik, kita butuh sharing ide, sharing gagasan, sharing power, tapi sisi lain kita butuh sekali oposisi yang kuat," ujar dia.

Menurut Dahnil saat ini koalisi tengah menyiapkan langkah-langkah politik selanjutnya selanjutnya setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Banyak hal yang akan dibicarakan bersamaan. Nanti ada coffee morning istilahnya.

Nanti ada coffee morning di Hambalang bicara langkah-langkah politik," kata dia.

Demokrat Masih Bimbang

Dikutip dari Tribunnews.com, Internal Partai Demokrat belum satu suara alias masih bimbang dalam menentukan sikap politik pascapenetapan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, sikap kader masih terbelah.

Ada yang menyatakan ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah.

Ada pula yang tetap bersikukuh berada di oposisi.

"Per hari ini ada yang mau minta di oposisi saja, atau di luar seperti sekarang. Ada juga yang berpendapat bagus bersama-sama (koalisi pendukung pemerintah)," kata Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Penentuan keputusan semakin kompleks melihat peta dukungan di akar rumput.

Di 80 daerah pemilihan Partai Demokrat yang unggul, ada daerah yang Pilpres-nya dimenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Namun tidak sedikit juga yang dimenangkan oleh Prabowo-Sandiaga.

Oleh sebab itu, lanjut Hinca, arah politik Partai Demokrat nantinya akan ditentukan di forum Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Ia memperkirakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah memiliki keputusan pada tanggal 10 Juli 2019.

Momen itu merupakan hari ke-40 wafatnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Kader Inginkan Oposisi

Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i menjawab prediksi pengamat terkait kemungkinan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin.

Syafi'i mengakui perdebatan soal posisi partai pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2019 sempat mengemuka di tengah kader.

Namun, Syafi'i menegaskan bahwa mayoritas para kader ingin Partai Gerindra tetap menjadi oposisi.

"Ketika kita memilih oposisi kecenderungan kader arahnya sama, memilih menjadi oposisi," ujar Syafi'i saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurut Syafi'i, Partai Gerindra sudah terbiasa menjadi oposisi.

Sehingga perdebatan mengenai arah dan sikap partai sudah semakin berkurang.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Boediono periode 2009-2014, Partai Gerindra menempatkan posisinya sebagai oposisi pemerintah.

Kemudian, pada periode 2014-2019 di bawah Pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu kembali memilih menjadi oposisi.

"Mungkin karena sudah terbiasa jadi oposisi maka perbedaan pendapat apakah menjadi partai pendukung atau menjadi oposisi itu perdebatannya semakin berkurang," kata Syafi'i.

PKS Ikut digerbong Oposisi?

PKS hingga saat ini pun belum menentukan arah politiknya.

Meski demikian, banyak dorongan agar PKS berada di gerbong oposisi bersama Partai Gerindra.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menuturkan, hingga saat ini partainya belum menentukan arah dan sikap pasca-Pilpres 2019.

Artinya PKS belum menentukan apakah akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun, Mardani mengatakan, para pendukung Prabowo Subianto ingin seluruh partai yang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 bertransformasi menjadi oposisi.

"Saya pribadi mendapat banyak masukan dari pendukung PKS dan pendukung Pak Prabowo, hendaklah seluruh koalisi 02 bertransformasi menjadi kekuatan oposisi yang kritis dan konstruktif," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Secara pribadi Mardani setuju jika PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat memutuskan menjadu opsisi.

Dengan demikian, terdapat lima partai pendukung pemerintah dan empat partai oposisi di parlemen.

PAN tunggu Rakernas

Sekjen Partai Amanat Nasional ( PAN) Eddy Soeparno mengatakan, partainya belum menentukan sikap politik pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Menurut Eddy, arah dan sikap politik PAN akan ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus evaluasi terhadap hasil Pemilu Legislatif 2019.

"Pasti ada evaluasi terhadap hasil pileg dan menyikapi agenda politik ke depan, salah satu yang penting pilkada serentak, lalu legislatif, dan arah politik PAN ke depan. Rakernas akhir Juli atau awal Agustus," ujar Eddy saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Eddy mengakui adanya berbagai opsi dan masukan terkait arah dan sikap politik PAN.

Ada sejumlah kader yang mengusulkan PAN tetap menjadi oposisi dan menyarankan agar bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Ada pula yang mengusulkan agar PAN tetap menjadi partai penyeimbang.

"Intinya saya minta agar semua pendapat itu dihargai meski tidak sepakat antara para kader," kata Eddy.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved