Wiranto Pastikan Tim Asistensi Hukum Tetap Bertugas Hingga Oktober 2019,

Wiranto memastikan tim asistensi hukum yang dibentuknya 8 Mei 2019 lalu akan tetap bertugas hingga berakhir masa abdinya yakni Oktober 2019.

Wiranto Pastikan Tim Asistensi Hukum Tetap Bertugas Hingga Oktober 2019,
Kompas.com
Menkopolhukam Wiranto usai rapat koordinasi dengan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto dan Kepala BNPB Willem Rampalingei di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).(Reza Jurnaliston) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto memastikan tim asistensi hukum yang dibentuknya 8 Mei 2019 lalu akan tetap bertugas hingga berakhir masa abdinya yakni Oktober 2019.

Hal itu diceritakan oleh Sekretaris Tim Asistensi Hukum, Adi Warman usai tim tersebut melakukan rapat koordinasi tertutup bersama Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

“Pak Wiranto mengungkapkan harapannya agar tim asistensi hukum terus memberi masukan yang berharga bagi bangsa dan negara hingga Oktober 2019. Itu ucapan yang dalam bagi kami,” ungkap Adi Warman usai rapat.

Dalam Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asisten Hukum Kemenko Polhukam memang tertulis masa bakti tim tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2019.

Adi Warman mengatakan bahwa dalam rapat siang tadi muncul gagasan penegakan hukum agar masyarakat tak mudah terpecah belah karena gosip yang tidak benar.

“Tadi tak ada arahan khusus dari Pak Wiranto, dan tak membahas teknis kasus per kasus. Hanya saja tadi muncul gagasan agar adanya penegakan hukum bagaimana supaya masyarakat tak mudah terpecah belah akibat dari gosip yang tak benar yang beredar,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas penangguhan penahanan tersangka yang diduga terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019 seperti mantan Danjen Kopassus Soenarko, Eggi Sudjana serta Mustofa Nahrawardaya.

Tim asistensi hukum bersama Wiranto tegas bahwa penegakan hukum akan terus berlanjut tanpa tebang pilih.

“Agar penegakan hukum di Indonesia menjadikan hukum panglima di negeri ini untuk menyejahterakan masyarakat,” pungkas Adi.

(Tribunnews.com, Rizal Bomantama) 

Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved