Tanggapi Rencana Kenaikan Gaji TNI, Menhan: Kalau Rakyat Masih Susah Hidupnya, Biar Aja Dulu

kebijakan pemerintah Indonesia di sektor pertahanan tidak sama dengan negara India yang memprioritaskan anggaran, khususnya di bidang persenjataan.

Tanggapi Rencana Kenaikan Gaji TNI, Menhan: Kalau Rakyat Masih Susah Hidupnya, Biar Aja Dulu
Tribunnewsbogor.com/Damanhuri
Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -  Menanggapi terkait usulan DPR RI terkait kenaikan gaji anggota TNI, Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan dirinya senang mendengar hal tersebut.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa anggota TNI adalah tentara rakyat.

Karena itu menurutnya, anggaran bagi program yang berkaitan dengan rakyat tetap harus diutamakan.

"Kalau kita senang-senang aja. Tapi ingat, TNI tentara rakyat. Lihat dulu rakyatnya, kalau rakyatnya udah mampu, sudah bagus, nggak apa-apa. Tetapi kalau rakyatnya masih susah hidupnya, biar aja dulu. Kita tentara rakyat, jangan dipaksa-paksa. Rakyat dulu nomor satu," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Selasa (9/7/2019).

Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah Indonesia di sektor pertahanan tidak sama dengan negara India yang memprioritaskan anggaran, khususnya di bidang persenjataan. 

"Jadi kita bukan seperti India ya. India itu, karena dia ada musuhnya. Persenjataannya itu alat perangnya itu nomor dua setelah Cina. Jadi senjata-senjata terus. Kalau kita baru punya beberapa, dia sudah punya ratusan (senjata). Tentara rakyat tidak boleh begitu. Rakyat dulu. Sejahterakan rakyat, baru tentara. Perang juga tidak ada kok perang besar-besaran," kata Ryamizard.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mempertimbangkan permohonan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI soal kenaikan gaji pokok TNI.

Sri Mulyani mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas bagi aparat penegak hukum.

"Saya akan berikhitiar terus dalam meningkatkan profesianlisme tidak hanya TNI, Polri dan aparat penegak hukum secara umum dan seluruh birokrasi," ujar Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (8/7/2019). 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengaku telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet paripurna di Istana Bogor.

Halaman
12
Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved