Keahlian Rizal Ramli Dinilai Masih Dibutuhkan KPK

pemanggilan Rizal Ramli oleh KPK jangan ditafsirkan ekonom senior itu terlibat dalam kasus dugaan korupsi SKL BLBI.

Keahlian Rizal Ramli Dinilai Masih Dibutuhkan KPK
TRIBUNNEWS
Rizal Ramli 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Rizal Ramli pada Jumat (19/7/2019).

Rizal Ramli dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemanggilan tersebut, ditafsirkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi karena perlunya Rizal Ramli menjelaskan lebih dalam modus operandi korupsi di balik pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri kepada beberapa obligor yang dianggap bermasalah.

"Pemanggilan Rizal Ramli oleh KPK pada Jumat (19/7/2019) adalah dalam kapasitasnya sebagai saksi, mengingat Rizal Ramli memiliki pengalaman sebagai Menko Ekuin di Gus Dur, sehingga tahu betul alur proses pembuatan kebijakan," ujar Adhie Massardi, Kamis (18/7/2019).

Adhie Massardi-pun menegaskan, pemanggilan Rizal Ramli oleh KPK jangan ditafsirkan ekonom senior itu terlibat dalam kasus dugaan korupsi SKL BLBI.

"Banyak publik yang beranggapan bahwa orang yang dipanggil KPK itu pasti terkait korupsi. Nah, hal ini yang harus diluruskan. Kalau pemanggilan orang seperti Rizal Ramli itu adalah KPK membutuhkan keahliannya dalam menjelaskan modus operandi kasus korupsi SKL BLBI itu bisa terjadi," kata Adhie Massardi.

Sebelumnya, medio 2 Mei 2017, Rizal Ramli pernah mengungkapkan kasus dugaan korupsi BLBI terjadi karena beberapa faktor.

Satu di antaranya adalah kesalahan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Kebijakan pemberian BLBI saat krisis pada 2002 dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Melalui Inpres tersebut, Bank Indonesia lalu menggelontorkan bantuan kepada 48 bank yang nyaris kolaps dengan jumlah mencapai Rp 147,7 triliun.

Halaman
12
Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved