Kabinet Jokowi

Pengamat: Jangan Sampai Menteri Milenial di Kabinet Jokowi Politis yang Bermasalah

Salah satunya dengan memberikan porsi 40 hingga 50 persen menteri diisi dari kalangan profesional-milenial.

Pengamat: Jangan Sampai Menteri Milenial di Kabinet Jokowi Politis yang Bermasalah
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -  Presiden Joko Widodo akan melakukan penyegaran di Kabinet Indonesia Kerja jilid II.

Salah satunya dengan memberikan porsi 40 hingga 50 persen menteri diisi dari kalangan profesional-milenial.

Berbagai nama milenial pun muncul meramaikan bursa calon menteri tersebut, mulai dari kader partai, profesional, startup dan pengusaha muda, serta aktivis organisasi masyarakat.

Pengamat politik Yohan Wahyu menilai, figur milenial yang nantinya masuk dalam kabinet harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, diantaranya memiliki basis sosial yang kokoh, political skill, independensi, integritas, dan berkarakter.

“Kelima hal ini harus jadi pertimbangan Presiden dalam memilih menteri dari kalangan milenial. Jadi tidak sekadar milenial, tapi lebih sejauhmana kemampuannya mengelola kebaikan bersama (political skill) dan tentu bagaimana ketahanannya menghadapi dinamika politik yang menyertainya," kata Yohan, Jumat (19/7/2019).

Selain itu, peneliti Litbang Kompas ini juga melihat basis sosial harus mutlak dimiliki oleh sosok tersebut. Pengalaman kepemimpinan dalam organisasi diperlukan untuk memimpin lembaga sekelas kementerian.

"Jadi bukan milenial yang tiba-tiba muncul di media sosial, populer ataupun yang memiliki followers banyak," tambahnya.

Apalagi persepsi publik tentang milenial adalah generasi yang gampang bosan dan kurang loyal, terlebih lagi mereka kurang berkutat pada urusan politik.

Padahal untuk menjadi pemimpin pemerintahan yang terpenting bukan hanya hal-hal teknis. Prinsip-prinsip utama, nilai-nilai kebajikan dan keterampilan memajukan kepentingan umum adalah fundamental.

“Milenial ini memang erat dengan teknologi, sehingga mereka cenderung mendapatkan sesuatu hal secara instan tanpa ada proses yang rumit dan panjang. Hal itu yang seringkali membuat milenial cepat bosan dan cenderung tidak selalu mempunyai daya juang atau daya tahan yang kuat," tuturnya.

Terakhir yang tak kalah penting adalah independensi dan integritas.

“Jangan sampai menteri milenial yang mengisi kabinet Jokowi adalah mereka yang masih dalam lingkaran politisi-politisi bermasalah, sehingga hanya menjadi remote dan tidak ada memiliki value untuk rakyat banyak," kata Yohan.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Pengamat Nilai Political Skill Menjadi Modal Utama Menteri Milenial

Editor: Damanhuri
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved