FPI Menilai Pernyataan Jokowi soal Perpanjangan Izin Politis

Jokowi membuka kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin FPI sebagai ormas.

Kompas.com
Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (25/5/2019).(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Front Pembela Islam ( FPI) menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut izin FPI dapat tidak diperpanjang bila organisasi masyarakat itu tidak sejalan dengan negara sebagai pernyataan politis.

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan, perpanjangan izin FPi mestinya tak didasari oleh penilaian politis melainkan oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis.

"Terkait dengan statement bapak presiden, kami hargai itu, tapi ini saya kira politis, bukan yuridis. Ini kan sangat politis, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lain, yang lazim, normal dan wajar." kata Sugito kepada Kompas.com, Senin (29/7/2019).

Sugito pun membantah bahwa FPI selama ini bertentangan dengan Pancasila. Ia pun mempertanyakan pernyataan Jokowi tersebut.

Menurut Sugito, pernyataan Jokowi tersebut merupakan akibat dari aktivitas FPI yang kerap mengkritik pemerintah.

"Ini hak setiap orang untuk mengkritisi jadi jangan sampai beda pendapat, beda politik, beda pilihan terus itu menjadi alasan untuk tidak memperpanjang SKT-nya FPI," ujar Sugito.

Sugito menambahkan, pihaknya akan menghormati apapun hasil perpanjangan izin FPI selama itu didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis, bukan politis.

"Kalau karena alasan tertentu kita tidak diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri dan terbit suratnya, ya kita akan mem-PTUN-kan," kata Sugito lagi.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi membuka kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin FPI sebagai ormas.

"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir dari VOA pada Minggu (28/7/2019).

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Izin FPI tersebut belum diperpanjang karena FPI belum melemgkapi 20 syarat administratif yang harus diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri

. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintah saat ini sedang mendalami rekam jejak FPI sebagai organisasi kemasyarakatan.

"Sementara ini belum diputuskan izin itu dilanjutkan atau tidak, karena kami masih mendalami dan evaluasi rekam jejaknya," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "FPI Nilai Pernyataan Jokowi soal Perpanjangan Izin Politis",

Editor: Ardhi Sanjaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved