KPK Monitoring Pemkab Bogor, Diminta Jaga Independensi

Pengawasan dua dinas ini, kata dia memang KPK mengharuskan untuk menaruh perhatian lebih untuk keduanya.

KPK Monitoring Pemkab Bogor, Diminta Jaga Independensi
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Ketua Tim Korsupgah KPK Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring evaluasi di Pemerintahan Kabupaten Bogor terkait program pencegahan korupsi terintegrasi 2019, Kamis (8/8/2019).

Ketua Tim Korsupgah KPK Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto mengatakan bahwa dalam monitoring ini pihaknya berkunjung ke Kantor Bupati Bogor dan dua dinas lain, salah satunya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor.

"Kami juga melakukan kunjungan ke Bapenda terkait aplikasi host to host terkait data BPN dan data Bapenda kemudian juga terkait optimalisasi pajak daerah pemasangan taping box atau alat rekam transasksi untuk restoran hotel untuk meningkatkan pendapatan daerah," kata Budi kepada TribunnewsBogor.com, Kamis (8/8/2019) sore.

Dinas lainnya kemudian adalah Badan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Bogor.

Pengawasan dua dinas ini, kata dia memang KPK mengharuskan untuk menaruh perhatian lebih untuk keduanya.

"Pesan kita adalah tetap jaga independensi kemudian jaga profesionalisme dan kami harap tadi ada PL (penunjukan langsung) di beberapa dinas kalau bisa ya dilaksanakan sama dinas PUPR yang diserahkan di sini (ULP). Tadi saya menghimbau kepada OPD jangan memanggil-manggil Pokja untuk urusan lelang. Kemudian Pokja juga jangan genit untuk dateng ke kepala daerah sekda atau pejabat lainnya untuk 'pengantennya' dimana, siapa pemenangnya siapa, jadi harus independen," pungkasnya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Yudhi Maulana Aditama
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved