Breaking News:

Mati Listrik Jabodetabek

Seknas Jokowi Sebut Pejabat yang Bertanggung Jawab Pemadaman Listrik Lebih Baik Mundur

pejabat yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut pantas mundur atau dicopot dari jabatannya

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana kota Jakarta yang terdampak listrik padam di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019). Aliran listrik di Banten, Jabodetabek hingga Bandung terputus akibat adanya gangguan pada sejumlah pembangkit di Jawa. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Sekjen Relawan Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, mengatakan, peristiwa marahnya Presiden RI Joko Widodo kepada PLN selaku pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa padamnya listrik di Pulau Jawa Minggu kemarin merupakan cermin dari kemarahan massal rakyat Indonesia yang dirugikan dalam kejadian tersebut.

“Nampaknya minta maaf atau memberi kompensasi ganti rugi saja tidak cukup. Yang paling pantas adalah menerima kompensasi dari rakyat yakni mundur (dari jabatan) atau Presiden mencopot dari jabatan bagi siapa pun pejabat yang paling bertanggung jawab, atas terjadinya pemadaman listrik di setengah pulau Jawa,” kata Dedy dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (7/8/2019).

Dedy mengatakan, pejabat yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut pantas mundur atau dicopot dari jabatannya.

Sebab, kejadian tersebut menjadi hal yang paling terburuk dalam sejarah pemadaman listrik di Indonesia sejak tahun 2002.

“Sangat bisa dimengerti jika Presiden Jokowi kecewa dan marah terhadap buruknya kinerja manajemen PLN dalam mengelola perlistrikan nasional ini. Presiden Jokowi menangkap aspirasi rakyatnya,” tuturnya.

Lebih lanjut Dedy menambahkan, dengan sikap marah tersebut dapat dipastikan Presiden Jokowi hingga saat ini masih menempatkan dirinya sebagai rakyat biasa.

“Rakyat khususnya yang terkena dampak langsung atas pemadaman itu sangat kecewa dan marah.

Banyak aktifitas seperti sekolah, rumah sakit, pelayanan publik, bisnis online, industri dan sebagainya sangat terganggu,” katanya.

Selain itu, Dedy juga menilai Jokowi sebagai pemimpin sangat wajar jika berpikir sederhana di balik ruwetnya pengelolaan listrik untuk kepentingan rakyat. Menurut dia, dengan kemarahan yang ditunjukkan secara terang-terangan, Presiden sangat berharap PLN bisa memperbaiki diri agar ke depan pemadaman listrik besar-besaran tidak terulang kembali.

“Bagaimana bisa PLN sebagai pemasok tunggal listrik nasional tidak memiliki rencana cadangan atau tidak punya hitung-hitungan matang jika listrik padam seperti hari minggu kemarin,” bebernya.

“Bagaimana bisa dalam waktu yang bersamaan turbin 1-6 di PLTU Suralaya dan turbin di PLTU Cilegon tidak berfungsi normal. Atau mungkin saja seperti pemadaman listrik tahun 2012 yang di investigasi Polri dan ternyata ada unsur kesengajaan alias sabotase,” tandasnya.

Penulis : Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana

(Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Seknas Jokowi: Pejabat yang Bertanggung Jawab Pemadaman Listrik Lebih Baik Mundur")

Editor: Yudhi Maulana Aditama
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved