Ini Tanggapan KPK Sikapi Pernyataan Jusuf Kalla Soal Pembangunan Infrastruktur Listrik

KPK menegaskan dalam menjerat seseorang menjadi tersangka, pihaknya selalu bertindak sesuai dengan standar bukti yang ada.

Ini Tanggapan KPK Sikapi Pernyataan Jusuf Kalla Soal Pembangunan Infrastruktur Listrik
Tribunnews.com
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dalam menjerat seseorang menjadi tersangka, pihaknya selalu bertindak sesuai dengan standar bukti yang ada.

Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik memerlukan kejelasan hukum supaya tidak ada ketakutan bagi pejabat dan pengusaha dalam menjalankan kebijakan.

"(Dalam penetapan tersangka) Semuanya itu berdasarkan standar bukti yang ada dan itu pengembangan dari perkara yang sudah kami umumkan," ujar Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Sehingga, lanjut Febri, KPK sangat meyakini dengan proses hukum yang sedang berjalan sampai saat ini, termasuk kasus suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat mantan Dirut PLN Sofyan Basir.

"Jadi kami yakin dengan proses hukum ini dan justru saat ini sedang diuji dalam proses persidangan," tegas Febri Diansyah.

Diketahui, Jusuf Kalla mengatakan wajar bila upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik penuh dengan kehatian-hatian.

Namun, ia menyayangkan karena saat ini justru menjadi sebuah ketakutan.

“Saya paham bahwa ini listrik sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan. Lima direksi PLN terakhir, empat yang masuk penjara. Walaupun saya belain, mereka kadang-kadang sebabnya tidak jelas,” kata Wapres saat menghadiri The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Jusuf Kalla mengatakan kinerja PLN dan mitra swasta sebenarnya untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Namun memang dilema antara pemenuhan kebutuhan listrik dan pembangunan infrastrukturnya terkadang menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

"Semua pejabat itu harus kerjanya menguntungkan orang lain. Kalau dianggap menguntungkan tapi orang PLN-nya kena masalah, maka itu penegakan hukumnya harus diawasi. Kecuali kalau memang dia (direksi PLN) melanggar hukum, itu lain lagi,” jelasnya.

Wapres mengatakan Indonesia sangat lambat dalam menyediakan pembangkit listrik, baik untuk keperluan cadangan maupun dari energi terbarukan.

Karena itu, percepatan dalam pembangunan infrastruktur memerlukan kerja sama dari berbagai pihak baik Kementerian ESDM, PLN, dan pihak swasta.

“Kelambatan ini harus sama-sama diperbaiki prosesnya, Pak Wamen (ESDM) dengan Menteri (ESDM), PLN dan asosiasi pengusaha harus duduk bersama membicarakan apa masalahnya untuk mempercepat itu,” ujar Wapres.

 (Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama)

Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved