Dari Provinsi Bogor Raya Sampai Gabung dengan Jakarta, Kini Pemkot Bogor Singgung Soal Jabodetabek

Ernan mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan kajian cukup panjang tentang Jabodetabek yang mana sudah menjadi megacity kedua terbesar

Dari Provinsi Bogor Raya Sampai Gabung dengan Jakarta, Kini Pemkot Bogor Singgung Soal Jabodetabek
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Wali Kota Bogor Bima Arya bicara soal wacana Bogor Raya 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TEIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Wali Kota Bogor Bima Arya menggelar pertemuan tertutup dengan Rektor IPB Arif Satria dan pejabat lainnya di Gedung SB IPB Kota Bogor, Minggu (25/8/2019) sore.

Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait kajian opsi-opsi pengembangan wilayah Kota Bogor yang akan dikaji salah satunya pembentukan Provinsi Bogor Raya yang belakangan ramai diperbincangkan.

Rektor IPB Arif Satria menjelaskan bahwa pertemuan tersebut juga digelar demi merespon isu-isu yang mencuat itu.

"Tadi kami sudah bicarakan beberapa poin penting berkaitan soal masa depan Jabodetabek. Jadi intinya IPB menerima tawaran dari Pemkot (Bogor) untuk kajian akademik berkaitan dengan isu Jabodetabek ini. Jadi tim akan segera kami bentuk dan kami akan terus koordinasi dengan pemkot dan pemkab untuk menyelesaikan paling tidak tahun ini bulan Desember sudah ada hasil," kata Arif.

Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB, Ernan Rustiadi menambahkan bahwa isu soal ibu kota, isu pemekaran Kota Bogor, pemecahan wilayah dan lain-lain sebenarnya adalah muara dari persoalan tata kelola megapolitan Jabodetabek yang tidak ditangani dengan baik.

Ernan mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan kajian cukup panjang tentang Jabodetabek yang mana sudah menjadi megacity kedua terbesar di dunia karena penduduknya sudah hampir 35 juta.

Tetapi karena permasalahan-permasalahannya dalam bersaing secara global dan bahkan karena itulah akhirnya terpicu pemikiran untuk memindahkan ibu kota yang akan bermuara ke masalah-masalah lain diantaranya adalah tata kelola di Kabupaten dan Kota di dalamnya.

"Dan yang paling penting sebenarnya bagi kami kajian yang harus dilakukan adalah memikirkan rekomendasi tata kelola yang terbaik bagi masyarakat di Kota Bogor, Kab Bogor, Jabodetabek baru untuk Indonesia.

Jadi ini bukan masalah rebutan kekuasaan tapi kita harus berpikir secara jernih, pandangan akademik harus berkontribusi memberikan tawaran-tawaran, opsi-opsi yang baik bagi masyarakat di sini dan Indonesia secara keseluruhan bukan masalah politik semata," kata Ernan.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus menunggu hasil kajian tersebut untuk nanti menyesuaikan langkah yang akan diambil.

"Sekarang kita fokus ke kajian dulu. Kita lihat rekomendasinya apa. Dari rekomendasi itu kita menyesuaikan dengan langkah-langkah berikutnya. Pasti kita komunikasi dengan semua, kan tidak semua otoritas Bogor," ungkap Bima Arya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved