Breaking News:

Demo Tolak RKUHP

UPDATE Kerusuhan Demo DPR RI, 18.30 WIB Polisi Mundur Setelah Dilawan Massa Mahasiswa

pukul 18.30 WIB, aparat kepolisian sempat mundur menjauhi kerumunan akibat perlawanan dari massa mahasiswa.

Editor: Ardhi Sanjaya
Kompas.com
Kerusuhan masih pecah imbas dari aksi unjuk rasa massa mahasiswa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019) malam.(KOMPAS.com/Walda Marison) 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akhirnya angkat suara terkait demo mahasiswa menolak UU KPK hinga RUU KUHP depan DPR.

Melalui akun Twitter resminya, Fahri Hamzah tampak memberi respons atas aksi demo mahasiswa yang berlangsung sejak beberapa hari terakhir ini.

Sebelumnya bahwa Fahri Hamzah mengetok palu mengesahkan RUU KPK.

Hal itu pun berbuah penolakan mahasiswa terhadap RUU KPK yang kini menjadi UU KPK.

Sebelum disahkan, RUU KPK memang kerap menjadi sorotan publik.

 Twitter Lambat Diakses Hari Ini, Gara-gara Aksi Demo Mahasiswa?

RUU KPK yang kini menjadi UU KPK dinilai dapat melemahkan fungsi lembaga antirasuah

Fahri Hamzah pun mengaku ingin menemui perwakilan mahasiswa.

Politikus senior itu ingin berdialog dengan mahasiswa sekaligus mendengar sebuah aspirasi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menyerahkan dokumen hasil pengesahan disaksikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil ketua DPR Fadlizon Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menyerahkan dokumen hasil pengesahan disaksikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil ketua DPR Fadlizon Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. (Tribunnews/JEPRIMA)

Hal itu disampaikannya dalam cuitannya, Selasa (24/9/2019).

Mulanya, Fahri Hamzah melaporkan jika dirinya baru saja memimpin rapat paripurna dengan agenda pengesehan sejumlah RUU.

Fahri Hamzah juga menyebut jika DPR resmi menuda pengesahan RUU Pemasyarakatan.

"Lapor!

Hari ini saya memimpin:

1. Penundaan RUU Pemasyarakatan.

2. Pegesahan:

UU Tentang Pembentukan Peraturan Per-UU-an.

UU Tentang Pesantren.

UU Tentang APBN 2020.

UU Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

UU Tentang Sistem Bididaya Pertanian Berkelanjutan.

Selesai!," tulis Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah lantas menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan mahasiswa.

"Habis ini pengen ketemu mahasiswa dan pengen denger katanya ada aspirasi besar... #MahasiswaBergerak," tulis Fahri Hamzah beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Fahri Hamzah menjelaskan bahwa dirinya akan hadir dalam program acara televisi untuk berdialog dengan mahasiswa.

Fahri Hamzah akan menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) tvOne.

"Nanti malam juga saya akan hadir di @ILCtv1.

karena ada perwakilan mahasiswa yang hadir. Saya ingin dialog. Ada apa gerangan? Cc: @karniilyas," tulisnya.

Untuk diketahui dalam program ILC nanti malam akan dibahas terkait kontroversi RKUHP.

Hal itu turut diinformasikan akun Instagram ILC baru-baru ini.

"Presiden meminta RKUHP ditunda disahkan, sementara mahasiswa turun ke jalan minta dihentikan.

MOSI TIDAK PERCAYA kembali berkumandang. Sederet pasal kontroversi dianggap terlalu msk ranah pribadi.

Benarkah kebebasan terancam dikebiri? Benarkah reformasi, KATANYA sedang dikorupsi?" tulis akun indonesialawyerclub, Selasa (24/9/2019).

DPR Resmi Tunda Pengesahan 4 RUU, Diantaranya RKUHP

Diwartakan Kompas.com, DPR menunda pembahasan empat rancangan undang-undang ( RUU) sesuai yang diminta Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta wakil rakyat menunda pembahasan RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Lembaga Pemasyarakatan (PAS).

Khusus untuk RKUHP, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pemerintah bersama DPR akan menyisir kembali pasal-pasal yang bermasalah.

"Karena ditunda, DPR bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kami akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RKUHP," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa (24/9/2019).

Bambang berharap masyarakat bisa memahami RKUHP secara utuh setelah disosialisasikan oleh DPR nantinya.

 Jessica Iskandar Menyindir saat Ditanya Biaya Rumah, Nia Ramadhani Marah: Gue Kan Baik-baik Nanyanya

Ia juga memastikan bahwa penyusunan RKUHP akan melibatkan sejumlah profesor hukum dari berbagai universitas, praktisi hukum, ataupun lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan.

Karena itu, ia meyakini keberadaan pasal per pasal yang dirumuskan bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat Indonesia.

"Pembahasan RUU KUHP yang dimulai sejak 1963 itu sudah melewati masa 7 kepemimpinan presiden dengan 19 Menteri Hukum dan HAM. Kita sebenarnya sudah berada di ujung. Jika saat ini terjadi berbagai dinamika di masyarakat, sepertinya ini lebih karena sosialisasi yang belum masif," kata Bambang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk menunda pengesahan empat rancangan undang-undang yang saat ini dalam pembahasan, bahkan siap disahkan.

Selain Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah disampaikan sebelumnya, Jokowi juga meminta DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan. Jokowi meminta RUU itu tidak disahkan oleh DPR periode 2014-2019 yang masa tugasnya hanya sampai 30 September.

"Sekali lagi, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU KUHP, itu ditunda pengesahannya," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019) sore. 

 Download MP3 Mundur Alon-alon MP3 ILUX ID - Gudang Lagu DJ Remix Mundur Alon-alon Versi Koplo

Jokowi mengaku sudah menyampaikan langsung permintaan ini dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, pimpinan Komisi III, dan para pimpinan fraksi di DPR pada siang tadi.

Presiden menilai penundaan ini penting agar DPR dan pemerintah bisa mendapat masukan dari masyarakat.

Sejumlah RUU yang diminta Jokowi untuk ditunda memang mengandung sejumlah pasal kontroversial.

Dalam UU Pemasyarakatan, misalnya, terdapat ketentuan yang mempermudah pembebasan bersyarat napi koruptor.

"Sehingga rancangan UU tersebut, saya sampaikan, agar sebaiknya masuk ke nanti, DPR berikutnya," ucap Jokowi.

"Dan jadi yang belum disahkan (periode ini) tinggal satu, yaitu Rancangan UU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," kata dia.(*)

(TribunnewsBogor/kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pukul 18.30 WIB, Polisi Mundur Setelah Dilawan Massa Mahasiswa, Gas Air Mata Ditembakan"

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved