Breaking News:

Yenny Wahid Minta Pemerintah Tidak Sudutkan Mahasiswa Seolah Aksinya Ditunggangi

Apalagi tudingan tersebut seolah dihubung-hubungkan dengan ancaman terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.

Kolase Twitter dan Tribunnews.com
Perwakilan mahasiwa yang masuk ke Gedung DPR RI dan Yenny Wahid 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM — Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur),  Yenny Wahid, meminta pemerintah tak asal menuduh aksi mahasiswa ditunggangi pihak tertentu.

Apalagi tudingan tersebut seolah dihubung-hubungkan dengan ancaman terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.

"Oleh karena itu saya mengimbau kepada pemerintah agar tidak menggunakan retorika yang bisa dianggap menyudutkan mereka seolah-olah mereka mudah ditunggangi, melaksanakan aksi-aksi karena ada motif politik tertentu, itu harus dihindari retorika seperti itu," ujar Yenny saat ditemui di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

"Tentu yang kita utamankan sikap mau mendengarkan aspirasi yang mereka suarakan. Baru dengan cara seperti itu mahasiswa dan pelajar bisa lebih reda lagi emosinya," lanjut dia.

Ia menambahkan, mahasiswa yang berdemonstrasi kemarin murni menyuarakan aspirasinya tanpa digerakkan motif politik tertentu. Hal itu terjadi lantaran elite politik baik pemerintah dan DPR tak pernah melibatkan mereka dalam pengambilan kebijakan.

Yenny menilai, puncak ketidakpuasan mahasiswa terjadi saat DPR memilih Pimpinan KPK yang dinilai cacat etik serta merevisi Undang-undang KPK dengan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Karena itu, Yenny meminta pemerintah bersikap bijak menanggapi demontrasi mahasiswa yang menolak Undang-undang KPK hasil revisi serta pengesahan Rancangan KUHP serta Pimpinan KPK yang dinilai bermasalah.

"Kami mengimbau pemerintah dan DPR dan seluruh elite politik di Indonesia agar berjiwa besar dalam menyikapi masukan yang telah diberikan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya," ucap Yenny.

"Kedua kita juga mengapresiasi sikap mahasiswa tersebut, menunjukkan mereka melakukan proses partisipasi politik dalam kepedulian mereka untuk ikut menentukan masa depannya sendiri," tambah dia.

Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menilai aksi mahasiswa menuntut pembatalan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sejumlah undang-undang lainnya, ditunggangi pihak tertentu.

Namun, Yasonna tak merinci siapa pihak tertentu yang dia maksud.

"Kami harus jelaskan dengan baik karena di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

"Saya berharap kepada para mahasiswa, kepada adik-adik, jangan terbawa oleh agenda-agenda politik yang enggak benar," kata politisi PDI-P itu. 

Editor: Vivi Febrianti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved