PD Pasar Pakuan Jaya Mulai Sosialisasikan Program Pengalihan Minyak Goreng Curah ke Kemasan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor sudah menerima pemberitauan soal program minyak goreng waji kemas dan Kementerian Perdagangan.

PD Pasar Pakuan Jaya Mulai Sosialisasikan Program Pengalihan Minyak Goreng Curah ke Kemasan
(Tribun Jabar/ gani Kurniawan)
Seorang membeli minyak goreng curah 1 kilogram di Pasar Cihaurgeulis, Jalan Surapati, Kota Bandung, Minggu (1/4/2012). Meski harga bahan bakar minyak (BBM) tidak jadi naik, sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional dan modern telah lebih dulu naik. Salah satunya minyak goreng curah yang sudah naik harga sejak empat hari lalu dari Rp 11.000 menjadi Rp 11.500 per kilogram. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor sudah menerima pemberitahuan soal program minyak goreng wajib kemas dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Artinya secara tidak langsung Pemerintah Pusat melalui Kemendag akan menghilangkan minyak curah dari pasaran.

Dari Siaran Pers yang diterima TribunnewsBogor.com sosialisasi ajakan konsumen Indonesia menggunakan minyak goreng kemasan disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam acara Launching Wajib Kemas Minyak Goreng Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Jakarta, pada
hari ini, Minggu (6/10/2019).

"Kemendag terus berupaya meningkatkan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi, salah satunya melalui program pengalihan minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan," ujar Menteri Perdagangan Enggaartiasto dari keterangan yang diterima TribunnewsBogor.com dari Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan pada Disperindag, Kota Bogor.

Mendag menyampaikan, total produksi minyak goreng nasional per tahun berjumlah sekitar 14 juta ton, dari jumlah tersebut, alokasi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri sekitar 5,1 juta ton dan sisanya untuk kebutuhan pasar luar negeri.

Menteri Perdagangan Enggaartiasto mengatakan bahwa program tersebut telah dilakukan sejak 2014 melalui penerbitan kebijakan Minyak Goreng Kemasan yang mulai diberlakukan pada 1 April 2017.

Namun, implementasi kebijakan ditunda dikarenakan belum siapnya produsen minyak goreng untuk memperluas unit pengemasan dan menumbuhkan industri pengemasan di daerah.

"Sejalan dengan penerapan SNI Wajib Minyak Goreng, kebijakan wajib kemas minyak goreng akan diberlakukan pada 1 Januari 2020 tanpa ada masa transisi. Untuk itu, seluruh pelaku usaha wajib menjual minyak goreng kepada konsumen dalam keadaan terkemas dan memenuhi ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu Kepala Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan pada Disperindag, Ade Teddy mengatakan bahwa sosialisai program tersebut menurutnya sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.

"Kalau sosialisasi sudah dilakukan dari Kemendag, kalau mengenai konsumen ya mengikuti saja," katanya saat dibungi TribunnewsBogor.com, Senin (7/10/2019).

Terpisah, Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) sudah menurunkan tim untuk melakukan sosialisasi.

"Informasi ini kami sudah tau lama, tim mulai sosialisasi, prinsipnya saat pabriknya minyak goreng curah di stop, secara Otomasi stok dipasar akan hilang," katanya.

Meski demikian pihaknya juga masih menunggu informasi pasti dari Disperindag terkait kebijakan program minyak goreng wajib kemas tersebut diberlakukan.

"Kita tunggu regulasi pemerintah aja berjalan, (mengenai aturan edaran program minyak goreng wajib kemas), kita masih menunggu dari Disperindag," katanya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved