Gerindra Hampir Dipastikan Gabung Kabinet, Pendapat Pengamat : Harusnya Jadi Oposisi Saja

Manuver Gerindra itu membuat masyarakat kecewa bahwa partai politik tidak lebih hanya mengincar kekuasaan, bukan memperjuangkan janjinya kepada rakyat

Gerindra Hampir Dipastikan Gabung Kabinet, Pendapat Pengamat : Harusnya Jadi Oposisi Saja
DOKUMENTASI WARTAWAN ISTANA KEPRESIDENAN
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selfie dengan wartawan seusai keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/9/2019). (DOKUMENTASI WARTAWAN ISTANA KEPRESIDENAN ) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Partai Gerindra seharusnya tetap menjaga kepercayaan pemilihnya agar menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin.

Apabila Gerindra masuk dalam pusaran kekuasaan, hal itu akan mengecewakan pemilihnya.

 

Manuver Gerindra itu membuat masyarakat kecewa bahwa partai politik tidak lebih hanya mengincar kekuasaan, bukan memperjuangkan janjinya kepada rakyat.

Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan, Prabowo Subianto seharusnya menyadari di Pilpres 2019 lalu ada 68 juta pemilih yang berharap mantan Danjen Kopassus itu menjadi presiden.

Angka itu sekurang-kurangnya tidak menyukai pemerintahan Jokowi selama periode pertama.

 

"Harusnya Gerindra jadi oposisi saja. Karena pendukungnya banyak yang menginginkan Gerindra berada di luar kekuasaan. Menjadi oposisi sama sama terhormatnya dengan berkuasa. Bahkan menjadi oposisi lebih terhormat. Karena bisa mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan dan salah arah." kata Ujang kepada wartawan, Sabtu (12/10/2019).

 

Ujang menganggap ketua umum Partai Gerindra kurang etis bergabung bersama Jokowi di pemerintahan.

Namun, Ujang menganggap dalam politik, manuver Prabowo itu hanya bagian dari mendapatkan kekuasaan.

"Jadi masuknya Gerindra ke koalisi Jokowi sebagai bagian dari ingin merapat atau mendapat bagian kekuasaan. Itulah politik, sifatnya cair, dinamis dan kompromistis. Dulu lawan, sekarang kawan. Begitu juga sebaliknya. Karena koalisi yang dibangun bukan berbasis dan berdasar ideologi, maka koalisi akan mudah pecah," ucap Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, idealnya negara membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh dalam mengawasi pemerintah.

Yang mengkhawatirkan apabila Gerindra dan Demokrat masuk dalam koalisi pemerintah, maka kontrol terhadap Jokowi - Ma'ruf berkurang sehingga kewenangan cenderung disalahgunakan.

"Kata Lord Acton, power tends to corrupt. Kekuasaan itu akan cenderung korup atau disalahgunakan. But absolute power, corrupt absolutely. Dan kekuasaan yang absolut kecenderungan penyalahgunaannya pun akan mutlak," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gerindra Hampir Dipastikan Gabung ke Kabinet, Begini Pendapat Pengamat,

Editor: Ardhi Sanjaya
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved