Sudjiwo Tedjo Bingung kenapa ASN Tak Boleh Kritik Pemerintah: Kalau Autokritik Boleh

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Budayawan Sudjiwo Tedjo menanggapi soal Aparat Sipil Negara (ASN) yang tidak boleh mengkritik pemerintah.

Menurutnya, ia bingung dengan larangan tersebut.

Sebab kata Sudjiwo Tedjo, pemerintah dan negara itu adalah hal yang berbeda.

Ia pun mengibaratkan pemerintah dan negara itu bagai mobil dan sopirnya.

Maka menurutnya, yang seharusnya diterapkan yakni Aparat Sipil Pemerintah baru dilarang mengkritik Pemerintah, sementara ASN boleh.

Kemudian menurutnya lagi, ANS tidak boleh mengkritin negara.

Tapi kalau ASN autokritik negara boleh saja.

Hal itu menurut Sudjiwo Tedjo berlaku juga bagi Aparat Sipil Pemerintah yang tidak boleh mengkritik pemerintah.

Namun Aparat Sipil Pemerintah autokritik boleh.

Tweet itu ia posting di akun Twitter miliknya, @sudjiwotedjo Rabu (16/10/2019).

• Prabowo di Rapimnas - Ucapkan Welcome Back untuk Sandiaga Uno, Hadiahi Fadli Zon Keris

• Rapimnas Gerindra di Bogor, Dahnil Anzar Sebut Sandiaga dan Fadli Zon Tolak Tawaran Kandidat Menteri

"Aparat Sipil Negara tak boleh kritik “pemerintah”? Aku bingung.

Karena negara dan “pemerintah” itu beda, Cuk, ibarat mobil dan sopirnya.

Kalau Aparat Sipil “Pemerintah” tak boleh kritik “Pemerintah”, masih masuk akal.

ASN tak boleh kritik negara, oke. Kalau autokritik boyyyeeeh.," tulisnya.

Lebih lanjut ia menuliskan soal Aparat Sipil Pemerintah yang boleh autokritik.

"Begitu juga Aparat Sipil “Pemerintah” tak boleh kritik “pemerintah”.

Kalau autokritik, boyyyeeeeh," tulisnya.

Sudjiwo Tedjo Bari Masukan ke Jokowi

Budayawan Sudjiwo Tedjo menanggapi perintah Presiden RI Joko Widodo kepada Mensesneg dan Seskab.

Perintah yang disampaikan Jokowi itu yakni agar Mensesneg dan Seskab berkoordinasi mengenai pengamanan pejabat.

Menurut Sudjiwo Tedjo, yang bukan hanya pejabat yang memerlukan pengamanan.

Melainkan keamanan rakyat juga penting, karena pejabat levelnya pegawai, sementara rakyat adalah komisaris.

Untuk itu kata dia, jika setara pegawai saja harus dijaga keamanaannya, maka setingkat komisaris pun harus dijaga lagi.

Hal itu disampaikan Sudjiwo Tedjo di akun Twitter miliknya Jumat (11/10/2019).

Sudjiwo Tedjo menyampaikan itu sambil mengomentari artikel berita di media online.

Artikel itu berjudul "Jokowi Perintahkan Mensesneg dan Seskab Koordinasikan Pengamanan Pejabat".

Dalam artikel itu disebutkan bahwa Mensesneg Pramono Anung mengaku mendapat arah dari Presiden untuk berkoordinasi dengan Seskab terkait pengamanan pejabat.

Hal itu terkait insiden yang menimpa Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang Kamis (10/10/2019).

Melainkan keamanan rakyat juga penting, karena pejabat levelnya pegawai, sementara rakyat adalah komisaris.

Untuk itu kata dia, jika setara pegawai saja harus dijaga keamanaannya, maka setingkat komisaris pun harus dijaga lagi.

Hal itu disampaikan Sudjiwo Tedjo di akun Twitter miliknya Jumat (11/10/2019).

Sudjiwo Tedjo menyampaikan itu sambil mengomentari artikel berita di media online.

Artikel itu berjudul "Jokowi Perintahkan Mensesneg dan Seskab Koordinasikan Pengamanan Pejabat".

Dalam artikel itu disebutkan bahwa Mensesneg Pramono Anung mengaku mendapat arah dari Presiden untuk berkoordinasi dengan Seskab terkait pengamanan pejabat.

Hal itu terkait insiden yang menimpa Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang Kamis (10/10/2019).

Setuju dengan arahan Presiden Sudjiwo Tedjo menilai kalau yang perlu pengamanan bukan hanya pejabat, melainkan rakyat juga.

Untuk itu menurutnya, pengamanan untuk rakyat juga penting diberikan.

"Pengamanan rakyat juga penting lho, Mas Jokowi.

Pejabat kan levelnya pegawai. Rakyat adalah komisaris.

Kalau pegawai dijaga keamanannya, komisaris lebih harus dijaga lagi.

Suwun," tulisnya. (*)