Sempat Diplot Jadi Jaksa Agung Tapi Berubah Menkopolhukam, Mahfud MD: 1 Jam Usai Presiden Dilantik

Rupanya seminggu sebelum pengumuman kabinet Jokowi-Maruf Amin, Mahfud MD sudah diberi bocoran akan diplot jadi Jaksa Agung, namun berubah.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Ardhi Sanjaya
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. 

Sempat Diplot Jadi Jaksa Agung Tapi Berubah Menkopolhukam, Mahfud MD: 1 Jam Usai Presiden Dilantik

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD kini resmi menjabat sebagai Menkoplhukam menggantikan Wiranto.

Rupanya sebelum diminta menjadi Menkopolhukam oleh Presiden Jokowi, Mahfud MD diisukan akan diangkat menjadi Jaksa Agung.

Namun, satu jam setelah pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, Mahfud MD menerima kabar kalau posisi dirinya di kabinet berubah.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD dalam wawancara Kabar Petang di TV ONE Rabu (23/10/2019).

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube tvOneNews Kamis (24/10/2019), Mahfud MD mengaku dirinya sudah diberi tahu jabatan Menkopolhukam sejak Senin (21/10/2019) oleh Jokowi.

"Sudah diberi tahu wktu hari Senin menghadap itu, diberi tahu bahwa saya akan diangkat sebagai MenkoPolhukam, tapi saya beri gambaran sehingga alternatifnya banyak, biar presiden mengumumkan sendiri kepada masyarakat," kata Mahfud MD.

Rupanya, jauh sebelum itu, ia dikabarkan sempat ditempatkan pada posisi Jaksa Agung.

"Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, saya sudah bicara dengan pihak istana tentu orang terdekat presiden bahwa saya diplot di Kejaksaan Agung, sudah lama sebenarnya itu, seminggu sebelumnya bahkan, sudah dikatakan sudah final tidak akan berubah," ungkap Mahfud MD.

Namun, sebelum pengumuman kabinet, rupanya keputusan itu berubah.

"Tapi perubahan itu terjadi Minggu (20/10/2019) sore pukul 18.00 WIB, kira-kira 1 jam sesudah presiden Jokowi mengambil sumpah di MPR. Saya ditelepon katanya ini ada pergeseran," kata Mahfud MD lagi.

JokowiChallenge Ramai di Medsos, Anjasmara hingga Nirina Zubir Coba Tirukan Gaya Duduk Jokowi

Ditanya soal Prabowo, Mahfud MD Cerita Pernah Pimpin Jenderal saat Jadi Menhan

Ia pun menjelaskan, dirinya dibutuhkan di posisi Menkopolhukam karena ada pergeseran di kabinet.

"Terjadi perubahan komposisi kabinet di bawah naungan Polhukam itu, sehingga saya diperlukan masuk ke situ, gitu aja ceritanya," kata dia.

Selain itu, Mahfud MD juga mengatakan kalau dirinya merupakan sipil pertama yang menduduki jabatan Menkopolhukam.

"Bagi saya tidak ada perbedaan, saya katakan itu hanya karena tersadar atau kaget juga ketika tadi malam sahabat saya Pak Hendro Priyono kirim pesan ke saya," kata dia.

Bunyi pesan itu yakni "Saya sangat bangga adinda Moh Mahfud MD menjadi orang sipil murni pertama yang menjadi Menkopolhukam di sepanjang sejarah RI".

"Beliau tulis ini dan saya baru sadar bahwa latar belakang sipil jadi perhatian Pak Hendro, lalu saya baca sejarah dan ternyata memang benar. Dulu dipimpin orang-orang besar. Tapi nggak ada masalah, hanya untuk identifikasi saja, tapi bagi tugas saya tidak ada bedanya sipil atau militer untuk urusan yang diamanatkan oleh presiden," jelasnya.

Kemudian Mahfud MD menyampaikan tugas apa saja yang harus ia kerjakan sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Iya itu disampaikan oleh presiden kepada saya, bahwa tugas saya yaitu soal hukum yang menurut index persepsi masyarakat ada di bawah 50 persen, saya harus menstimulir sedemikian rupa agar penegakkan hukum ini meningkat," katanya.

Kemudian yang kedua yakni tumpang tindih masalah hukum.

"Agar dibantu Kemenkum HAM itu membuat omni bus law, kemudian penyelesaian HAM, karena banyak orang salah seolah-olah penyelesaian HAM itu mandek, kalau memang mandek dijelaskan dan diarahkan ke mana penyelesaiannya," jelasnya.

Menteri Kabinet Baru Jokowi Diumumkan dan Dilantik Hari Rabu, Mahfud MD Beri Bocorannya

Kabinet Jokowi Diumumkan, Ini Nama-nama Menteri, Mahfud MD Menkopolhukam, Tito Mandagri

Lalu yang ketiga yakni deradikalisasi, karena sekarang banyak ancaman terhadap ideologi.

"Saya ada pengalaman di bidang itu karena saya ada di BPIP, sehingga saya dianggap punya modal untuk dikembangkan dalam rangka ikut menyelesaikan deradikalisasi, saya juga selama ini jadi tim Polri untuk menangani masalah deradikalisasi sekitar 1,5 tahun yang lalu, jadi saya punya pengetahuan dasar tentang itu," katanya.

Dua kali gantikan Wiranto

Mahfud MD mengaku telah menggantikan posisi Wiranto sebanyak dua kali meskipun satu di antaranya tidak secara langsung.

Sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada 2000-2001, Mahfud menggantikan Juwono Sudarsono yang menjabat 1999-2000.

Mahfud MD tercatat sebagai orang sipil kedua yang menjadi Menhan.

Sebelum Juwono, jabatan itu dipegang Wiranto. Kali ini, Mahfud menggantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam.

"Saya sudah dua kali mengganti posisinya Pak Wiranto. Dulu saya jadi Menhan. Selalu ada kesan yang sangat baik dari tempat kerja, dari orang-orang di mana Pak Wiranto meninggalkan tempat kerjanya," kata Mahfud.

Wiranto sebelumnya menjabat sebagai Menhan pada 1998-1999 pada masa Presiden Soeharto dan BJ Habibie.

Sementara Mahfud menggantikannya saat Presiden Abdurahman Wahid berkuasa, tepatnya pada 2000-2001.

Mahfud pun bercerita tentang bagaimana ketika dirinya menjabat sebagai Menhan seusai ditinggal Wiranto.

Dia mengatakan, saat itu orang-orang di Menhan sangat terkesan dengan Wiranto karena pembawaannya yang sangat mengayomi dan dekat dengan pegawainya.

Mahfud juga bercerita bahwa di Kementerian Pertahanan ada masjid besar bernama Attaqwa yang dibangun Wiranto semasa menjabat.

"Kemudian juga bekal-bekal persoalan jelas disampaikan, apa yang harus dilakukan. Tadi saya bicara tidak sampai 1 jam, tapi saya sudah mendapat banyak hal yang menjadi persis apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, pesan kepada saya ketika bertemu dan pidato tadi, apa yang harus saya lakukan sebagai Menko Polhukam," kata dia.

Beberapa permasalahan seperti radikalisasi, pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan sebagainya merupakan persoalan yang selalu muncul seperti diamanatkan Jokowi menjadi tanggung jawabnya.

"Nah tadi sudah dijelaskan kepada saya (oleh Wiranto) sampai apa yang sudah dilakukan. Karena tidak pernah dibiarkan terus, tentu akan saya lanjutkan," kata dia.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved