Temuan Mantan Staf Ahok di KUA-PPAS DKI, Satu Dokumen di Anggaran Rehab Gedung Sekolah Rp 54 Miliar

Penyedian makanan tambahan dalam hal ini adalah susu.

Namun menurut Ima, 60 persen anak sekolah di DKI Jakarta mengalami alergi laktosa.

"ini saya penyedian makanan tambahan anak sekolah, kalau kemarin berupa susu ultar kalau saya lihat saya mau tau itu kompenen nya apa saja isinya, apakah hanya susu ? karena 60 persen anak di DKI Jakarta sedang alergi laktosa, jangan sampai kita kasih malah jadi nambah bikin mereka sakit," kata Ima.

Tak hanya sampai disitu saja, Ima juga menyinggu soal harga satu dokumen seharga Rp 54 miliar di anggaran Manajamen Kontruksi Rehab Total Gedung Sekolah.

"saya temukan di KUA-PPAS yang kemarin sempat keluar, ada manajemen konstruksi rehab total gedung sekolah, satu dokumen MK harganya Rp 54 miliar, yang saya pengen tau ini dokumennya seperti apa dan apakah satu dokumen seharga rp 54 miliar ?" tanya Ima.

Soal postingan Ima, Yunarto Wijaya pun memberikan pujian.

Yunarto Wijaya mengaku sudah menjadikan Ima sebagai idolanya semenjak berkerja di Balaikota DKI Jakarta.

"Ini idola saya dari jaman kerja di balai kota dan skrg di DPRD DKI, salah satu didikan langsung @basuki_btp

. Please follow & dorong dia tetap kritis tuips..." tulis akun Twitter Yunarto Wijaya.

Sebelumnya Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan publik.

Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana, pun menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Awalnya, William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuding sistem anggaran yang dibuat Gubernur DKI Jakarta sebelum menjadi biang kerok atas munculnya anggaran kontroversial seperi lem aibon hingga bolpoin.