Politik Uang saat Pilkades Serentak di Kabupaten Bogor Dilakukan Secara Terang-terangan

Tim Pemantau Pilkades Kabupaten Bogor telah merilis sejumlah temuan kesalahan dalam Pilkades Serentak 2019 Kabupaten Bogor

TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Pilkades di Kabupaten Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Tim Pemantau Pilkades Kabupaten Bogor telah merilis sejumlah temuan kesalahan dalam Pilkades Serentak 2019 Kabupaten Bogor yang digelar 3 November 2019 lalu.

Politik uang merupakan temuan yang paling banyak ditemukan di lapangan.

Sekretaris Tim Pemantau Pilkades Kabupaten Bogor, Yusfitriadi mengatakan bahwa sedikitnya ada 502 lebih temuan politik uang pada saat masa kampanye Pilkades 2019 Kabupaten Bogor.

Politik uang ini, kata Yusfitriadi, dilakukan dengan cara pembagian uang kepada masyarakat pemilih secara door to door dengan mendatangi rumah pemilih dan juga dilakukan pada saat kampanye bersama di lapangan.

"Politik uang ini juga dilakukan dengan cara pembagian doorprize kepada masyarakat saat kampanye. Bahkan tim pemantau pun menemukan kejadian politik uang pada saat berlangsung," kata Yusfitriadi, Selasa (5/11/2019).

Selain pada saat kampanye, kata Yusfitriadi, pada saat masa tenang dan hari pemungutan suara, Tim Pemantau Pilkades masih menemukan tindak politik uang ini yang dilakukan oleh tim sukses sejumlah calon kades.

"Sangat ironi, pembagian uang pada saat pilkades berlangsung dilakukan secara terang-terangan oleh tim sukses calon," kata Yusfitriadi.

Politik uang ini merupakan satu dari beragam temuan kesalahan dalam Pilkades 2019 di Kabupaten Bogor yang ditemukan Tim Pemantau.

Yusfitriadi mengatakan bahwa pihaknya mendorong lembaga yang berwenang, baik kementrian dalam negeri, kementrian desa dan pemerintah kabupaten untuk membuat regulasi pemilihan kepala desa yang mampu mengakomodir berbagai masalah yang kuncul dalam pemilihan kepala desa.

"Kami mendorong adanya lembaga independen yang menangani dan mengelola berbagai masalah dan perilaku yang menciderai demokrasi di tingkat desa," ungkap Yusfitriadi.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved