Tanggapi Sri Mulyani soal Desa Fiktif Dapat Dana, Fahri Hamzah : Dikeluhkan Tapi Tak Diselesaikan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi cerita Sri Mulyani soal adanya desa 'siluman' serta fiktif yang mendapat dana desa.

Kepada publik, Fahri Hamzah bahkan mengaku tahu penyebab dari persoalan yang diresahkan oleh Sri Mulyani tersebut.

Melalui laman media sosialnya, Fahri Hamzah pun mengurai cuitannya terkait dengan desa fiktif tersebut.

Diketahui sebelumnya, dikutip dari WartaKotaLive.com, Selasa (5/11/2019), Sri Mulyani menceritakan awal mula tahu adanya desa 'siluman'.

Ia mengaku mendapat informasi bahwa ada dana desa yang baru saja dibuat.

Desa itu tergolong desa baru.

"Karena kemarin kami mendengar dari salah satu pihak yang menyampaikan ada dana desa untuk desa yang baru saja dibuat," paparnya.

Ia lantas meminta agar desa baru tersebut melalui proses telaah.

"Jadi kita akan terus lihat karena sebenarnya ada mekanisme pembentukan desa, identifikasi siapa pengurusnya. Kita akan melihat seluruh prosedurnya," ucap Sri Mulyani.

• Desak PKS Bayar Rp 30 Miliar, Fahri Hamzah: Tak Akan Saya Ambil, Ini untuk Orang yang Terzalimi

• Masa Kecil Jualan Kopi Keliling Kampung hingga Mengembala Domba, Fahri Hamzah: Tak Ada Pilihan Lain

Namun saat dilihat ada transfer dana setiap tahun namun tak ada penduduknya dalam desa tersebut.

Menurut Sri Mulyani, ada banyak pihak tak bertanggungjawab yang memanfaatkan membentuk desa baru.

"Karena adanya transfer ajek dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Dikutip dari Kompas.com, Selasa (5/11/2019), per-September 2019, Kementerian Keuangan melaporkan penyaluran dana desa mencapai Rp 44 triliun atau 62,9 persen dari pagu alokasi APBN yang sebesar Rp 70 triliun.

Angka penyerapan ini menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 63,2 persen atau Rp 37,9 triliun.

Menurut Sri Mulyani, masih banyak desa tertinggal yang belum dimaksimalkan penanganannya.

Padahal setiap tahunnya, besaran anggaran untuk dana desa terus meningkat.

"Untuk dana desa meski sudah memberi setiap tahun, kami masih melihat ada 20.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal," ujar Sri Mulyani.

Melihat temuan dari Sri Mulyani soal desa fiktif tersebut, Fahri Hamzah pun memberikan tanggapannya.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari laman Twitter-nya yang sudah terverifikasi, Fahri Hamzah mengurai responnya terkait dengan desa fiktif tersebut.

• Irma Suryani Tunjuk-tunjuk Rocky Gerung Singgung Soal Dungu, Fahri Hamzah Tertawa

• Disebut Tebang Pilih Kasus Oleh Fahri Hamzah, Ini Respon KPK

Menurut Fahri Hamzah, persoalan terkait semua hal yang berbau fiktif memang kerap dikeluhkan.

Namun nyatanya, persoalan tersebut justru tak juga diselesaikan.

"Penduduk fiktif, keluarga miskin fiktif, penerima BPJS fiktif, DPT fiktif, desa fiktif, dll semua dikeluhkan Tapi tidak diselesaikan," tulis Fahri Hamzah.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah pun mengurai penyebab mengapa persoalan soal hal-hal yang berbau fiktif itu kembali disinggung.

Menurut Fahri Hamzah, ada pihal yang ingin agar negara ini selalu memiliki masalah.

Hal tersebut bertujuan agar negara ini tetap sibuk bekerja.

"Saya tau sebabnya karena ada yg ingin masalah selalu ada supaya negara tetap sibuk bekerja," ungkap Fahri Hamzah, Selasa (5/11/2019)

Cuitan berupa tanggapan Fahri Hamzah itu pun menuai beragam respon dari Warganet.

Hal tersebut terlihat dari ratusan pengguna Twitter yang menyukai pendapat Fahri Hamzah tersebut.

• Sri Mulyani Akan Cek Anggaran Janggal APBD DKI, Anies Baswedan: Kalau Masih Kurang Kerjaan

Penjelasan Mendes PDTT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, angkat bicara terkait isu desa fiktif yang menerima alokasi dana desa.

Abdul menegaskan, desa fiktif yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu tidak benar.

"Dari telaah kita ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada."

"Jadi bukan hantu dalam artian ada dana ke sana," ujar Abdul saat ditemui di Kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Abdul pun mencontohkan desa di Jawa Timur yang terdampak lumpur Lapindo.

Ia mengatakan, di kawasan tersebut ada lima desa hilang.

"Ada desa yang memang harus eksodus harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir ke sana," jelas Abdul.