Breaking News:

Nasib Ratusan Karyawan BUMD PT. PPE di Ujung Tanduk, Ini Kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor

Rudy Susmanto terima audiensi dari pihak perwakilan serikat pekerja PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) terkait nasibnya yang belum jelas tanpa

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Mohamad Afkar Sarvika
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto terima audiensi dari pihak perwakilan serikat pekerja PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE). 

Laporan Wartawan TribunnnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto terima audiensi dari pihak perwakilan serikat pekerja PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) terkait nasibnya yang belum jelas tanpa gaji selama 7 bulan.

Rudy mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan untuk membuat rekomendasi kepada pemegang saham PT. PPE.

Dalam hal ini adalah Pemda Kabupaten Bogor karena perusahaan ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor.

"Pertama harus diselesaikan hak yang harus diterima oleh karyawan (gaji)," kata Rudy saat ditemui di kantornya seusai melakukan mediasi dengan serikat pekerja PT. PPE, Jumat (6/12/2019) sore.

Namun, kata dia, dalam hal ini harus melihat kemampuan kabupaten.

Apabila terasa berat, kata dia, yang terpenting ada itikad baik seperti misal dibayar secara bertahap.

Kemudian terkait BPJS Kesehatan Karyawan PT. PPE yang masih menunggak, Rudy mengaku akan merekomendasikan PPE agar segera ambil langkah pertama untuk membayarkan BPJS agar nanti BPJS bisa diubah ke mandiri sesuai keinginan para karyawan.

"Minggu depan direksi (PPE) yang baru walaupun Plt, hari Kamis akan kami undang. Kita tidak mau satu pihak dan kita akan meminta pendapat dari direksi dan pimpinan PPE seperti apa. Kita akan mencari solusi bukan mencari salahnya PPE atau karyawan, solusi untuk menyelamatkan PPE," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, nasib ratusan karyawan PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) kini dalam kondisi terkatung-katung.

Perusahaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor itu sudah tak lagi membayar gaji 156 karyawannya sejak Juni 2019 lalu dan karyawan diliburkan.

Para karyawan ini masih belum mengetahui jelas bagaimana nasib mereka ke depan termasuk nasib PT. PPE yang saat ini dikabarkan sudah tak lagi beroperasi secara mulus seperti sebelumnya.

Upaya berkirim surat kepada Bupati Bogor yang belum membuahkan hasil, membuat para karyawan ini kemudian mengadu ke DPRD Kabupaten Bogor.

"Tadi juga kita mendorong untuk melakukan pansus terhadap PT. PPE. Biar kita jelas, terang benderang bahwa PPE ini harus dibawa kemana sih ke depan, kan begitu," kata Ketua Serikat Pekerja PT PPE, Hidayatul Mustafid saat ditemui TribunnewsBogor.com di Cibinong, Jumat (6/12/2019).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved