Breaking News:

MK Putuskan Mantan Napi Korupsi Boleh Ikut Pilkada, Ini Persyaratannya

Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

Tribunnews/Jeprima
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan terkait pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah.

Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (11/12/2019).

Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

Dalam putusan tersebut, MK menetapkan pencalonan oleh mantan narapidana dapat dilakukan kembali setelah menunggu lima tahun dari hukuman terakhirnya.

Mantan narapidana yang mendapatkan ancaman hukuman lima tahun atau lebih tidak diperkenankan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.

Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan gugatan Pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Pasal 7 ayat 2 huruf(g) UU Nomor 10 tahun 2016 tersebut menjelaskan seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Serta mantan narapidana juga dapat mencalonkan diri namun secara terbuka dan jujur dengan apa yang pernah dialaminya dan dikemukakan pada masyarakat luas.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengkritisi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai peraturan dalam pencalonan diri menjadi kepala daerah.

Saut mempertanyakan apakah di dalam sebuah partai politik tidak terdapat kaderisasi dan rekrutmen sehingga tidak memiliki sosok mumpuni yang lain.

Halaman
12
Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved