Pengamat : Hukuman Mati Terhadap Koruptor Sulit Diwujudkan

Sebab, kehidupan yang dimiliki seseorang bukanlah pemberian manusia terhadap manusia lainnya.

Pengamat : Hukuman Mati Terhadap Koruptor Sulit Diwujudkan
Tribunnews.com/Reza Deni
Pengamat Politik, Emrus Sihombing. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai sangat sulit pemerintah bersama DPR mewujudkan hukuman mati bagi koruptor lewat revisi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi.

"Memungkinkah pemerintah bersama DPR RI berhasil merumuskan hukuman mati terhadap koruptor di masa periode kedua pemerintahan Jokowi? Tentu jawabnya sangat sulit diwujudkan," ujar Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Minggu (15/12/2019).

Dia mengatakan, tren dunia saat ini, utamanya negara maju yang lebih beradab menuju "kesepakatan" penghapusan hukuman mati.

Selain itu, lembaga HAM internasional selalu memperjuangkan hak azasi manusia, terutama hak hidup seseorang sebagai warga dunia yang merupakan hak azasi paling mendasar setiap manusia.

Sebab, kehidupan yang dimiliki seseorang bukanlah pemberian manusia terhadap manusia lainnya.

"Artinya, kehidupan seseorang jauh lebih berharga daripada tindakan yang dilakukannya sekalipun melanggar UU sebagai buatan manusia," katanya.

Kemudian kata dia, Pancasila sebagai dasar negara, bisa dilihat pada sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (keberadaban).

Karena itu, Indonesia sangat menjungjung tinggi keadaban di semua hal, utamanya jaminan untuk hidup seseorang dari negara.

Hal tersebut menjadi salah satu hakekat nilai dari turunan Sila Kedua Pancasila yaitu, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Karena itu, Indonesia sejatinya bergerak naik keadabannya dari waktu ke waktu.

Halaman
12
Editor: Damanhuri
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved