Pemkot Bogor Fasilitasi Warga yang Terdampak Proyek Double Track

Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Setda Kota Bogor itu dihadiri oleh pengurus RW yang terkena dampak pembangunan proyek double track.

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Asisten Pemerintahan Setda Kota Bogor, Hanafi. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota Bogor melakukan rapat kordinasi dan konsolidasi dengan warga yang terkena dampak pembangunan proyek strategis nasinal double track.

Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Setda Kota Bogor itu dihadiri oleh pengurus RW yang terkena dampak pembangunan proyek double track.

Rapat yang diadakan tertutup itu dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Setda Kota Bogor, Hanafi.

Hanafi mengatakan bahwa ada beberapa hal teknis yang dibahas dalam eapat bersama warga

"Jadi tadi itu rapat konsolidasi secara teknis untuk memfasilitas membantu masyarakat yang terkena dampak, jadi masyarakat kebanyakan mencari tempat, itu setelah mereka mendapat informasi berapa kerohiman dari dirjen PT KAI," katanya Kamis (26/12/2019) usai rapat di Balaikota Bogor.

Hanafi mengatakan bahwa ada puluhan warga yang akan melakukan pengadaanbtanah sendiri untuk nantinya dilakukan pembangunan oemukiman warga yang terkena dampak proyek pembangunan double track.

Untuk itu saat ini Pemerintah Kota Bogor berupaya memfasilitasi warga yang memiliki inisiasi melakukan pengadaan lahan secara swdaya

"Sekarang ini berkembang di masyarakat mereka akan mengadakan pengadaan tanah sendiri, berkumpul mencari lahan yang memungkinka untuk dibangun lebih dari 50 kepala keluarga sehingga kita sinergikan dengan program BSPS itu bantuan stimulan bangunan swadaya yang dikeluarkan oleh kementerian pekerjaan umum," katanya.

Namun meski demikian BSPS tersebut tidak bisa langsung digelontorkan.

Karena untuk mengikuti program tersebut diperlukan kelengkapan syarat administratif.

"Iya tentu harus memenuhi persayarakmtan antisipatif harus ada siteplannya harus ada hak atas tanahnya berbentuk sertifikat dan sebagainya, makanya kita undang semua pihak dan perwakilan rw, karena ini kan sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi," katanya.

Sementara itu alternatif lainnya adalah penggunaan lahan pemkot yang nantinya bisa dibangun untuk memfasilitasi warga yang terkena dampak pembangunan double track.

"Kita ada lahan pemkot yang sudah tersedia itu bagian dari upaya juga ketika ada kebijakan lain dari pimpinan kita akan upayakan juga itu tapi tentu sesuai regulasi sesuai aturan tidak menabrak aturan, kemudian kita upaya lain juga ketika masyarakat membangun tapi tidak cukup dan tidak layak huni nanti kita lakukan bantuan lewat rtlh ditahun berikutnya," ujarnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved