Menteri Basuki Bantah Silang Pendapat dengan Anies Soal Penanganan Banjir Jakarta, Ini Penjelasannya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah berbeda pendapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal penanganan banjir Jakarta.

Ia mengatakan, konsep normalisasi yang dilakukan Pemprov DKI bersama pemerintah pusat sebelum 2017 sedianya sama dengan naturalisasi sungai yang digagas Anies.

"Sama saja, enggak ada pro-kontra. Mau naturalisasi (atau yang lain). Dengerin Pak Nirwono Joga dan Pak Yayat Supriatna, mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya," ujar Basuki usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

"Menurut saya apa yang saya sampaikan, enggak ada apa-apa kan. Cuma beliau (Anies) saja mungkin yang mengintepretasikan (berbeda). Buat saya enggak ada masalah (normalisasi atau naturalisasi)," kata Basuki.

Ia mengatakan, perbedaan normalisasi dan naturalisasi hanya pada desainnya.

Program normalisasi diakhiri dengan membuat turap beton di samping setelah memperlebar dan memperdalam sungai.

Sementara itu, naturalisasi diakhiri dengan menanami tumbuhan di pinggir usai mengeruk dan memperlebar sungai.

"Iya. (intinya) pelebarannya ya kan. Kalau beliau (Anies) sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu kan, itu desainnya enggak beton (seperti normalisasi. Cuma ditutup gebalan rumput," kata Basuki.

Sebelumnya Basuki mengatakan bahwa 17 km dari 33 km kali Ciliwung belum dinormalisasi.

Dampak yang terlihat akibat tidak dilanjutkannya program normalisasi sungai Ciliwung tersebut membuat sejumlah wilayah di DKI Jakarta kebanjiran.