Dikomplain Luhut Terlalu Kecil, Segini Perjalanan Dinas Pejabat

Untuk biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri, bagi pejabat negara juga ditetapkan berdasarkan provinsi yang dikunjungi.

Kompas.com
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 Luhut Binsar Panjaitan(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA) 

TRIBUNNEWBOGOR.COM -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengeluhkan anggaran perjalanan dinas di kementeriannya yang dinilai masih terlalu kecil.

Lantaran hal tersebut, Luhut mengaku sering kali merogoh uang pribadinya untuk biaya akomodasi selama menjalankan tugas negara ke berbagai tempat.

Lalu, sebenarnya berapa biaya perjalanan dinas pejabat negara setingkat menteri?

Dikutip Kompas.com dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, dijabarkan biaya perjalanan dinas untuk penjabat negara, pejabat eselon, dan PNS.

PMK ini ditujukan sebagai biaya masukan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2020.

Standar biaya masukan berfungsi sebagai batas etimasi tertinggi maupun estimasi.

Namun demikian, di luar batasan biaya yang diatur dalam PMK tersebut, pejabat setingkat menteri juga mendapatkan fasilitas dana taktis menteri yang nilainya bervariasi.

Belum termasuk di dalamnya biaya protokoler.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara setingkat menteri ditetapkan bervariasi sesuai dengan provinsi yang dikunjungi.

Besarannya antara Rp 360.000 sampai dengan Rp 530.000 per hari.

Halaman
123
Editor: Vivi Febrianti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved