Edhy Prabowo Siapkan Nelayan di Kawasan Rawan, Haris Azhar: Kok Nelayan yang Disuruh Hadapi China?

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar tampak tak habis pikir dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo soal perairan Natuna.

Sebab, Edhy Prabowo mengatakan kalau dirinya sudah mengerahkan nelayan untuk menjaga perairan Natuna.

Hal itu pun sontak saja membuat Haris Azhar terkejut.

Ia heran kenapa Edhy Prabowo malah menyuruh nelayan dan menghadapi China.

Kenapa bukan pemerintah yang menghadapinya.

Haris Azhar mengatakan itu pada video di Twitter @CNNIDdaily Selasa (7/1/2020).

Tampak di video itu, Edhy Prabowo menjelaskan langkah yang ia lakukan terhadap China di perairan Natuna.

"Saya akan fokus dengan tugas saya, perkuatan di sektor itu, wilayah lautan kita luas. Dan saya akan gunakan sumber daya yang ada, yang kita lakukan kita sudah sejak informasi dari nelayan sudah sampai kami, kami sudah melakukan gerakan-gerakan tanggal 30 kita menangkap kapal asing di situ," kata Edhy Prabowo.

Keberadaan kapal asing itu, kata Edhy Prabowo, saat ini berada di Kalimantan Barat.

"Pengawasan terus kami berkoordinasi terus dengan kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri, jadi kita nggak boleh kalah dengan gerakan itu," kata Edhy Prabowo.

• Jokowi Tegaskan Tidak Ada Tawar Menawar soal Natuna

• Konflik di Perairan Natuna, Presiden Jokowi : Tidak Ada Tawar-Menawar

"Yang paling penting bagaimana laut dan sekitarnya di sepanjang perbatasan itu kita isi dengan nelayan-nelayan lagi," ujarnya.

Kemudian tampak ada wartawan yang menanyakan soal kebijakan penenggelaman kapal.

"Bakal ada opsi penenggelaman kapan lagi?," tanya seorang wartawan.

Mendengar pertanyaan tersebut, Edhy Prabowo tampak tak mau menjawab dan langsung pergi meninggalkan wartawan.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim sejumlah upaya dilakukan dalam menjaga perairan Indonesia, salah satunya menempatkan nelayan di kawasan yang rawan dimasuki kapal asing," tulis @CNNIDdaily pada videonya.

Video itu pun kemudian dikomentari oleh Haris Azhar.

Ia terlihat tertawa dan mempertanyakan sikap Menteri KKP tersebut.

"hahaha kok malah Nelayan yg disuruh hadapi Tiongkok?," tanya Haris Azhar.

Tak hanya itu, ia juga menyindir kalau ikan saat ini sedang naik daun.

Ia berkelakar agar orang-orang menjaga ikan di rumahnya agar tidak didatangi kapal asing.

• Soal Polemik Laut Natuna, Retno Marsudi : Indonesia Tak Akan Pernah Akui Klaim Sepihak China

• Kapal Asing Terobos Perairan Natuna, TNI Kerahkan Pasukan hingga Alutsista

""ikan" sedang naik daun.

Jaga ikan mu dirumah, khawatir di datangi kapal asing.

cendol mana cendol," tulisnya.

Komentar Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD angkat bicara soal masuknya sejumlah kapal China ke perairan Natuna.

China mengklaim kepemilikan Natuna atas dasar Nine Dash Line, sedangkan Indonesia mengklaim perairan tersebut atas dasar hukum.

Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia harus mempertahankan wilayah Natuna.

"Kita akan tetap mempertahankan, tidak salah dari pernyataan Pak Prabowo," ujar Mahfud dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (5/1/2020).

Meski demikian, Mahfud MD ingin menyelesaikan masalah tersebut secara tenang.

"Kita selesaikan dengan kalem, enggak usah ngotot-ngototan tetapi kita tetap pada prinsip, tidak akan ada nego," ujarnya.

Namun, menteri yang juga Pakar Tata Hukum Negara tidak ingin ada negosiasi dalam konflik itu.

• Kritik Sikap Tak Tegas Prabowo Terkait Klaim China atas Natuna, PKS: Kalau Lembek Kita Direndahkan

• Prabowo Sebut China Negara Sahabat soal Natuna, Susi : Bedakan Pencurian Ikan dengan Persahabatan

Pasalnya, tidak ada konflik di antara kedua negara itu.

Sedangkan dalam keputusan South China Sea Tribunal sudah diputuskan di mana wilayah China.

"Karena nego itu ada berarti konflik bilateral, enggak ada. Itu masalah multilateral."

"Keputusan tribunal namanya SCS Tribunnal 2016, South China Sea Tribunal sudah diputus," jelas Mahfud.

Mahfud juga menilai bahwa China tidak bisa asal klaim dengan mengaku bahwa Natuna milik nenek moyang mereka.

Tidak ada bukti yang kuat dari ungkapan tersebut.

"'Lah itu hak tradisional kami sejak ribuan tahun lalu nelayan kami'."

"Apa dasarnya, apa buktinya? Kita kan bisa juga bilang di Madagaskar itu jaman Majapahit, tapi kan tidak boleh," kata dia.