Prabowo Dikritik PKS, Gerindra Bela: Kinerja Menhan Sudah Pas

TRIBUNNEWSBOGOR.COM — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kritik  PKSyang mengatakan  Menteri Pertahanan  Prabowo Subianto tidak tegas terkait klaim  China di  perairan Natuna.Dasco menegaskan, kinerja seseorang tidak bisa diukur dari ucapannya.

"Apakah mesti ucapan di media menunjukan kinerja? Kan enggak juga," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020

Menurut Dasco, Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Gerindra itu telah melakukan tugas sebagai Menteri Pertahanan dengan baik.

"Kinerja seorang Menhan sudah dilakukan dengan pas menurut saya. Dan bahwa kemudian pelaksanaan di lapangan kemudian oleh TNI juga sudah dilakukan," tutur dia.

Dia mengatakan, yang penting adalah kerja konkret. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Prabowo dinilai 'lembek' dalam merespons polemik di perairan Natuna.

"Kan percuma kita ngomong keras-keras gebrak meja tapi enggak ada action. Jadi kalau dibilang lembek saya pikir ya enggak juga," kata Dasco.

Diberitakan sebelumnya, PKS menyayangkan sikap Menhan Prabowo Subianto yang dinilai tidak tegas terkait klaim China atas perairan Natuna.

Juru bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2020).

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak telah angkat bicara soal sikap PKS itu.

Menurut dia, PKS ingin menurunkan wibawa Menhan dengan menyebut Prabowo tidak tegas terhadap persoalan tersebut.

"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-down grade Menhan. Abai dengan fakta bahwa sikap Menhan ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi luar negeri," ucap Dahnil melalui akun Twitter resminya, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).