Breaking News:

Pengamat Sebut Lamanya Proses Penggeledahan KPK Bisa Hilangkan Barang Bukti

Menurut Feri, jika penggeledahan dilakukan jauh hari setelah penetapan tersangka, ada kemungkinan barang bukti menjadi hilang.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). Seluruh kegiatan KPK akan pindah ke gedung baru pada akhir tahun ini 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyayangkan lamanya proses penggeledahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di sejumlah tempat yang diduga berkaitan dengan kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Politisi PDI Perjuangan Harun Masiku.

Menurut Feri, jika penggeledahan dilakukan jauh hari setelah penetapan tersangka, ada kemungkinan barang bukti menjadi hilang.

"Proses yang lama ini tentu akan menghilangkan barang bukti," kata Feri kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2020). Tidak ditemukannya barang bukti, kata Feri, akan memberikan dampak yang lebih jauh lagi.

Bukan tidak mungkin, kejahatan yang semula disangkakan menjadi tidak terbukti. Apalagi, menurut Feri, tidak mudah untuk membuktikan kasus pidana korupsi.

"Bukankah kejahatan extraordinary juga (seharusnya) diberantas dengan penanganan yang extraordinary? Termasuk soal waktu," ujar Feri.

Feri menilai, lamanya proses penggeledahan penyidik KPK ini merupakan dampak dari berjenjangnya proses penanganan perkara di lembaga antirasuah itu.

Sebab, seperti diketahui, sejak berlakunya Undang-undang KPK hasil revisi, proses penggeledahan harus melalui izin dari Dewan Pengawas KPK.

Namun, kata Feri, alih-alih mempermudah dan mempercepat perizinan, Dewan Pengawas justru memperumit proses dan terkesan sebagai penghambat.

"Makanya proses izin ini adalah tipu daya hukum para politisi Indonesia," kata Feri. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

Wahyu diduga menerima suap dari Politisi PDI-Perjuangan Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Halaman
12
Editor: Vivi Febrianti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved