Luhut: Saya Usul Tersangka Korupsi Dimiskinkan, Jadi Jangan Dihukum Penjara

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan, para koruptor agar dimiskinkan.

Kompas.com
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 Luhut Binsar Panjaitan(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan, para koruptor agar dimiskinkan.

Pasalnya, hukum pidana penjara saja tidak memberikan efek jera kepada para tersangka koruptor.

Bahkan, masih bisa menikmati hasil kekayaan.

"Saya usul ke Pak Lambok (Staf Ahli Menko Maritim), bisa nggak dimiskinkan itu orang-orang yang korupsi biar kapok. Jadi jangan ada hukum penjara. Penjara lima tahun, duitnya berbunga terus. Kalau dimiskinkan, jadi ini pikiran bebas saja sebagai warga negara," katanya ditemui di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Meski kasus dugaan korupsi tersebut telah meruak hingga ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Jiwasraya (Persero) dan PT PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero, Luhut mengakui memang pemerintah dalam hal ini tidak cepat bertindak.

"Kita semua punya salah. Kok kita nggak cepat lihat? Itu salah juga," ujarnya.

Contoh dugaan korupsi di Jiwasraya yang gagal bayar klaim polis mencapai Rp 12,4 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan pengelolaan investasi asuransi Jiwasraya dari tahun 2010-2019.

Penyimpangan investasi ini melibatkan internal Jiwasraya pada tingkat direksi, general manager, hingga pihak di luar perusahaan.

Penyimpangan yang dilakukan berupa investasi pada saham-saham yang berkualitas rendah dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan.

Halaman
12
Editor: Vivi Febrianti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved