Klarifikasi BPJS Kesehatan Cabang Bogor soal Bayi Tanggung Utang Bukan Karena Defisit Anggaran

BPJS Cabang Bogor mengklarifikasi soal bayi tanggung hutang BPJS Kesehatan karena terjadi defisit anggaran.

Pixabay.com/TribunnewsBogor.com/Damanhuri
Ilustrasi bayi baru lahir tanggung iuran BPJS Kesehatan 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, Tanah Sareal - BPJS Kesehatan Cabang Bogor mengklarifikasi soal bayi tanggung utang BPJS Kesehatan karena terjadi defisit anggaran.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Yerry Gerson Rumawak pun mengklarifikasi artikel TribunnewsBogor.com berjudul "Waduh! Bayi Baru Lahir Sudah Harus Tanggung Utang BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit, Ini Penjelasannya'

Artikel yang tayang pada hari Rabu, 15 Januari 2020 cukup menjadi perhatian pembaca TribunnewsBogor.com.

Banyak pembaca yang kontra dengan kebijakan pemerintah terkait hal tersebut.

Menurut Gerson, bayi baru lahir dan peserta JKN-KIS dapat langsung terdaftar menjadi peserta JKN-KIS tanpa harus mendaftarkan sejak berada di dalam kandungan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

Gerson melanjutkan, tujuannya agar mempermudah peserta JKN-KIS tanpa harus datang ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mendaftakan bayinya dalam kandungan.

Sehingga, tidak ada kasus bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS tidak dapat ditanggung karen belum mendaftarkan pada saat masih di dalam kandungan.

Berikut ini Klarifikasi Lengkap BPJS Cabang Bogor:

a. Bahwa tidak benar atas pemberitaan bayi baru lahír menanggung utang BPJS Kesehatan lantaan defisit anggaran yang dialami BPJS kesehatan, karena iuran terbentuk hanya untuk peserta bayi itu sendiri dan tidak ada iuran yang tertunggak untuh bayi tersebut ketika dìlahirkan.

b. Bahwa bayi baru lahir tersebut langsung mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari Program JKN-KIS, karena telah menerima jaminan pelayanan maka kewajiban sebagai peserta JKN-KIS membayarkan iuran harus dilaksanakan.

C. Adapun iuran texunggak karena bayì baru lahir yang lahìr dari peserta JKN-KIS (PBPU) adalah karena orang tua dari bayi tersebut tidaK melaporkan untuk pemutakhiran data dari bayi dilahirkan dan tidak membayarkan iurannya sejak bayi tersbut dilahirkan.

Penulis: Damanhuri
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved