Rocky Gerung Usul Sebaiknya KPK dan KPU Dimakamkan: Dua Lembaga Itu Sudah Berhenti Kemuliaannya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan ingin mengubur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bersamaan.

Hal itu menurut Rocky Gerung, dikarenakan dua lembaga tersebut saat ini sudah sekarat.

Sebab kata dia, KPK dan KPU saat ini sudah bukan lagi menjadi lembaga yang mulia.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Rocky Gerung Official Senin (27/1/2020), Hersubeno Arief menanyakan pandangan Rocky Gerung melihat KPK saat ini.

"Itu campuran dari segala macam ironi, satire, komedi, tragedi, itu yang namanya KPK jadi kalau digabung KPK itu ya kimianya itu semua," jawab Rocky Gerung dalam video berjudul "ROCKY GERUNG: SEBAIKNYA KPU & KPK DIMAKAMKAN".

Kemudian, Hersubeno Arief menanyakan pendapat Rocky Gerung soal pernyataan Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris yang mengatakan bahwa betul bahwa KPK sedang dilemahkan.

"Syamsuddin itu saya kenal baik, jadi kalau Syamsuddin yang ngomong, dia orang baik, orang jujur, yang harus diuji kenapa dia kebaikan dan kejujurannya dia serahkan ke lembaga yang dari awal seharusnya dia paham itu sedang dilemahkan, atau dia punya intensi memperkuat kembali, dan itu gabungan antara ironi dan ilusi," jelas Rocky Gerung.

Kemudian Rocky Gerung pun sangsi ada orang yang bisa mengubah KPK menjadi seperti dulu lagi.

"Karena memang KPK direndahkan statusnya dari lembaga yang disebut independen, lembaga pembantu yang punya kemuliaan, sekarang ada di bawah presiden, jadi kepresnya dibikin begitu," ucapnya.

Ia pun menyebut kalau Syamsuddin Haris sepertinya baru menyadari hal itu sekarang.

• Bandingkan Kinerja Risma dengan Anies Baswedan, Rocky Gerung Sebut Ada Ketimpangan

• Rocky Gerung Sebut Jokowi dan PDI-P Kini Sedang Bersaing: Sialnya Pimpinan Oposisi Ada di Dalamnya

"Jadi memang diniatkan untuk dilemahkan, jadi kalau Pak Syamsuddin baru ngeh sekarang, itu dia terlambat, bukan hati nuraninya yang terlambat, tapi akalnya yang terlambat menyadari.

Hati nuraninya pasti bagus, hati nuraninya saya tidak ragu tapi kalkulasi dia terlalu sederhana waktu menerima tawaran dewas," jelas Rocky Gerung.

Selain itu, Rocky Gerung juga mengatakan kalau dirinya tak terkejut dengan apa yang terjadi di KPK saat ini.

"Nggak, apalagi sejak kasus Wahyu kita cuma ingin dipastikan bahwa kasus itu membenarkan bahwa presiden memang tidak ingin KPK berfungsi maksimal, jadi kan dikatakan udah ada perpres, kepres tentang prosedur, iya tapi itu kan wilayah normatif, tapi prakteknya tidak demikian," kata Rocky Gerung lagi.

Ia pun menegaskan kalau KPK saat ini sudah ditakdirkan jadi alat presiden untuk tidak memberantas korupsi.

"Jadi bukan memberantas, tapi tidak memberantas korupsi," tegas Rocky Gerung.

Pun Rocky Gerung juga menilai kalau sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal pada KPK dan KPU.

"Ya musti ada pestanya itu, jadi pesta perpisahan dan pesta bukan pembunuhan tapi pesta pengakhiran reformasi.

Karena dulu ada dua lembaga yang kita unggulkan waktu reformasi, yaitu KPU dan KPK.

Nah dua lembaga itu sekarang berhenti kemuliaannya itu, jadi ada upcara penurunan bendera dari setengah tiang terus sekarang penuh," bebernya.

Kemudian Rocky Gerung juga menyebut kalau momentumnya KPU itu 2019 paling buruk.

"Kalau KPK iya sekarang, ya itu dua peristiwa yang agak berjauhan, KPU punya problem dengan perhitungan yang kita sebut buruk, KPK juga sekarang dilemahkan.

Dua-duanya sebetulnya sudah sekarat, nanti kita makamkan sama-sama saja itu," ungkap Rocky Gerung.

"Momentumnya jadi ketemu ya?," tanya Hersubeno Arief.

• Rocky Gerung Tanggapi Momen Jokowi Puji Sandiaga Uno : Itu Disodorkan untuk Melemahkan Anies

• Ali Ngabalin Bantah Rocky Gerung Disebut Terdepak, Ini Jabatannya di Istana & Panggilan dari Prabowo

"Memang, politik itu ada hukum yang kadang orang gak bisa paham sesuatu akan menyeret yang lain, jadi pas momentumnya," kata Rocky Gerung lagi.

Kemudian Rocky Gerung pun menyarankan kita untuk percaya akan adanya perubahan saja.

"Kita percaya pada perubahan saja, satu-satu yang kita percaya adalah perubahan itu niscaya akan tiba dan mungkin dia tiba dalam keadaan yang nggak pernah kita perhitungkan. Mungkin akan copot kekuasaanya," kata Rocky Gerung.

Bukan tanpa alasan, Rocky Gerung menyebut demikian karena menurutnya Presiden Jokowi sedang mempersiapkan itu.

"Tentu kita tidak ingin presiden berhenti di tengah jalan, tapi paradoksnya kita lihat dia memang sedang mempersiapkan diri untuk berhenti di tengah jalan, karena kontradiksi kebijakan, inkonsistensi di dalam janji. Jadi sebetulnya bukan saya inginkan pak jokowi tidak sampai 2024, tapi dia sendiri yang sedang berencana untuk tidak sampai melalui segala macam kekacauan," tandasnya.

Sementara itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menahan laju pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu.

Demikian diungkapkan Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris saat dijumpai di Sequis Center, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

"Melalui kewenangan dan tugas yang dimiliki Dewas (Dewan Pengawas), kami berusaha menahan laju pelemahan KPK," kata Syamsuddin.

"Menahan laju pelemahan KPK yang diupayakan oleh partai-partai politik sebagaimana yang sudah kita ketahui selama ini," sambung dia.

Pasalnya, dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sekarang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Syamsuddin mengakui bahwa pelemahan KPK sedang terjadi.

• Jika Jadi Tersangka Kematian Lina, Teddy Siap Banding Sebut 5 Pengacara Dampingi: Saya Bantah Semua

• Kobe Bryant Meninggal, Justin Bieber hingga Leonardo DiCaprio Sampaikan Dukacita

Syamsuddin Haris mengatakan, kewenangan Dewan Pengawas KPK dapat membuat KPK bertahan dari laju pelemahan.

"Kami Dewas berusaha berupaya KPK itu bukan diperlemah, tapi justru diperkuat. Melalui apa? Tentu melalui tugas Dewas yang diamanatkan UU Nomor 19 Tahun 2019," ujar dia.

Wewenang yang dimaksud, yakni mengawasi tugas KPK, pemberian izin penyadapan, pengeledahan dan penyitaan serta penyusunan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Selain itu, Dewan Pengawas KPK juga berwenang untuk menerima pengaduan publik soal dugaan pelanggaran etik, menegakkan kode etik dan mengevaluasi pimpinan dan pegawai KPK.

Syamsuddin Haris menambahkan, semestinya upaya menahan laju pelemahan KPK didukung oleh masyarakat.

"Agar jangan sampai pelemahan itu berujung pada hilangnya kemampuan KPK dalam memberantas korupsi," ucap dia.

Sebelumnya, Syamsuddin Haris menegaskan sikapnya terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak berubah.

Menurut dia keberadaan UU KPK memang bertujuan untuk melemahkan lembaga anti rasuah.

"Saya pikir, tidak berubah pandangannya bahwa revisi undang-undang KPK itu memang tujuannya melemahkan," kara Syamsuddin di Sequis Center, Jakarta Selatan, Kamis.

Syamsuddin Haris diketahui, menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Padahal, sebelumnya Syamsuddin Haris kerap mengkritik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menjadi dasar hukum lahirnya dewan pengawas. Saat ditanya wartawan jelang pelantikannya, Jumat (20/12/2019), Syamsuddin mengakui ia sempat mengkritik UU KPK yang baru, termasuk keberadaan Dewan Pengawas.

Namun, ia mengaku kritik tersebut dilontarkan pada saat proses revisi UU masih berjalan di DPR.

Saat itu, draf RUU KPK yang belum final masih mengatur bahwa anggota dewan pengawas dipilih oleh DPR.

Namun, pemerintah dan DPR belakangan mengubah ketentuan itu sehingga Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh Presiden.

"Betul sekali (saya sempat kritik), semula format dewan pengawas itu dibentuk oleh dewan, oleh partai-partai politik, DPR. Tapi belakangan berubah sebab dibentuk oleh Presiden," kata Syamsuddin Haris.

Syamsuddin pun mengaku tak lagi keberatan setelah perubahan itu. Sebab, ia percaya Presiden Jokowi akan memilih tokoh berintegritas. (TribunnewsBogor.com/Vivi Febrianti).