Upah Karyawan Tak Sesuai, Dua Pimpinan Perusahaan di Bogor ini Terancam Masuk Bui

Dua perusahaan satu grup ini dilaporkan karyawannya karena tetap membayar gaji karyawan dengan menggunakan sistem Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor

Upah Karyawan Tak Sesuai, Dua Pimpinan Perusahaan di Bogor ini Terancam Masuk Bui
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor Juanda 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Dua pimpinan perusahaan berinisial DW dan AW dilaporkan karena tak membayar upah kepada 212 karyawannya sesuai aturan.

DW dan AW ini merupakan petinggi perusahaan PT.ASM dan PT.AMA yang bergerak dalam bidang spare part di Kabupaten Bogor.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor Juanda menjelaskan bahwa DW dan AW dalam waktu dekat akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong.

"Akan disidang secepatnya, kita akan melakukan pelimpahan ke pengadilan," kata Juanda kepada TribunnewsBogor.com, Selasa (11/2/2020).

Dua perusahaan satu grup ini dilaporkan karyawannya karena tetap membayar gaji karyawan dengan menggunakan sistem Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) Bogor tahun 2017 di kisaran Rp 3,2 juta per bulan.

Perusahaan ini tidak menggunakan aturan Upah Minimum Sektor Kabupaten Bogor (UMSK) sebesar Rp 3,8 juta per bulan sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait UMSK Jawa Barat tahun 2017.

Total kerugian yang dialami 212 karyawan pun mencapai Rp 8 Miliar.

"Pasal yang disangkakan, pasal 185 ayat 1 junto pasal 90 ayat 1 Undang Undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketanagakerjaan. Ancamannya sampai dengan 4 tahun maksimal," ungkap Juanda.

Kejari Kabupaten Bogor diontrog mantan karyawan

Puluhan mantan karyawan PT.ASM dan PT.AMA tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Selasa (11/2/2020).

Mereka melakuan mediasi dengan Kejari karena merasa keberatan dengan penangguhan penahanan yang diajukan tersangka.

"Penangguhan itu hak tersangka dan keluarganya tapi kami dari karyawan memohon untuk tidak dikabulkannya penangguhan penahanan. Jadi harus ditahan. Alasannya dia harus mempertanggungjawabkan tindak pidananya karena sudah terlalu dzalim kepada para pekerja," ungkap Syaeful Bahri ketua PPMI PT.ASM.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved