Serikat Pekerja Soal Bonus 5 Kali Gaji di Omnibus Law Cipta Kerja : Lihat Kulitnya Saja Seakan Mimpi

Bonus sebesar lima kali gaji tersebut rencananya akan diberikan pada pekerja yang telah mengabdikan diri di perusahaan selama minimal 12 tahun.

Editor: Ardhi Sanjaya
Tribunnews.com/Ilustrasi
Ilustrasi Uang 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)  Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mewajibkan pengusaha untuk memberikan bonus hingga sebesar lima kali upah pada pekerja.

Bonus sebesar lima kali  gaji tersebut rencananya akan diberikan pada pekerja yang telah mengabdikan diri di perusahaan selama minimal 12 tahun.

Sementara itu, pekerja yang telah bekerja setidaknya 1 tahun juga akan menerima bonus senilai satu kali gaji.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aturan tersebut hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan dengan ukuran bisnis besar.

“Sweetener itu berlaku untuk semua pekerja yang resmi, dan itu perusahaan bukan perusahaan kecil. Perusahaan besar,” kata Airlangga, seperti yang diberitakan Kompas.com, Rabu (12/2/2020) lalu.

 

 

Mengetahui hal itu, Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Kota Surakarta Endang Setiowati S.H mengatakan pihaknya akan menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang menguntungkan buruh.

Akan tetapi, Endang menyebut RUU ini membingungkan bagi buruh.

Bahkan, menurut Endang, rencana pemberian bonus sebesar lima kali  gaji bagi pekerja terbilang imposible.

Oleh karena itu, ia mengatakan, isi aturan dalam omnibus law tersebut perlu untuk dikaji lebih dalam.

"Kalau kita melihat kulitnya saja, seakan-akan seperti memberikan angin segar atau sesuatu yang seakan-akan ini mimpi, mimpi bagi buruh," kata Endang saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (13/2/2020) malam.

"Tapi kenyataannya, bisa dikategorikan imposible, nggak mungkin juga," sambungnya.

Massa buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Tuntutan mereka meminta RUU Omnibus Law dibatalkan jika merugikan kelompok buruh mereka pun kecewa karena buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan draftnya. Tribunnews/Jeprima
Massa buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Tuntutan mereka meminta RUU Omnibus Law dibatalkan jika merugikan kelompok buruh mereka pun kecewa karena buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan draftnya. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Endang pun mengkritisi apa yang dijadikan sebagai kriteria pemberian bonus ini.

"Kalau mau memberikan bonus, bonusnya itu kriterianya dari mana? Ini kan membingungkan buruh juga," tutur Endang.

"Istilahnya, bonus satu tahun itu 1 kali upah sampai 12 kali upah, itu juga blunder," tambahnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved