OTT Pejabat Bogor

OTT Pejabat Bogor, Uang Ratusan Juta untuk Izin Vila di Puncak, Sosok Penyuap Masih Dirahasiakan

Polres Bogor masih merahasiakan sosok pengusaha yang diduga menyuap pejabat di Pemerintah Kabupaten Bogor.

TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Pejabat Dinas Pemerintah Kabupaten Bogor berinisial IR terjaring operasi tangkap tangan (OTT) polisi di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Selasa (3/3/2020). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy mengungkapnya, dua tersangka berinisial IR dan FA diduga menerima sejumlah uang untuk memuluskan suatu perizinan.

Salah satunya adalah terkait perizinan pembangunan vila di kawasan hulu Sungai Ciliwung Puncak Bogor, di Cisarua, Kabupaten Bogor.

Selain tersangka IR dan FA, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini masih ada calon tersangka lain yakni si pemberi uang atau si penyuap.

"Penyuapnya juga harus kena. Kalau ada yang menerima (suap) kan harus ada yang memberi," kata AKBP Roland Ronaldy di Mapolres Bogor, Kamis (5/3/2020).

Detik-Detik Pejabat di Cibinong Terjaring OTT Polisi, Ucap Salam Saat Masuk Kantor Satreskrim

Namun, sementara ini polisi masih belum membeberkan siapa sosok penyuap yang dikabarkan merupakan seorang pengusaha itu.

"Nanti, dalam proses penyelidikan," kata Roland.

Terjaring OTT, Pejabat Dinas di Bogor Ini Ngeluh Kurang Fit saat Diperiksa Polisi

Dia menjelaskan bahwa dalam kasus korupsi ini, tersangka IR yang diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdis) dibantu stafnya tersangka FA juga terbukti telah memuluskan perizinan pembangunan sebuah rumah sakit di Cibungbulang.

Barang bukti yang diamankan dari tangan kedua tersangka ini pun dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor ini berupa uang senilai Rp 120 juta, ponsel dan sejumlah dokumen.

"Ancaman hukumannya itu UU Tindak Pidana Korupsi di Pasal 12 a, b, 12 B dan mungkin terhadap pemberinya juga kita kenakan pasal 6 ancaman hukumannya di atas 5 tahun," ungkap AKBP Roland Ronaldy.(*)

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Soewidia Henaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved