Mahfud MD Sebut Banyak Kapal Mangkrak karena Kebijakan Susi, Fahri Hamzah: Tak Elok Menyerang

TRIBUNNEWSBOGOR.COM — Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan sikap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kepada Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurut Fahri Hamzah, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD adalah bentuk serangan terhadap menteri sebelumnya.

Fahri Hamzah menilai kalau sikap Mahfud MD itu tidak elok, sebab keduanya sama-sama dipilih oleh Presiden yang sama.

Apalagi kata dia, kinerja Susi Pudjiastuti di masa lalu kerap dipuji.

Bahkan, Susi Pudjiastuti pun mempertanyakan pernyataan yang disampaikan Mahfud MD itu melalui Twitter. 

Ia meminta Mahfud MD menunjukkan bukti foto atas apa yang ia sampaikan.

Yakni soal adanya kapal besar di Natuna milik swasta yang dulu mangkrak karena kebijakan Susi Pudjiastuti. 

Dilansir dari Kompas.com, Mahfud MD mengungkapkan, pedagang swasta menjadi pemilik puluhan kapal besar asal Pantura yang melaut di Laut Natuna Utara atau perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Pemilik kapal, ya mereka pedagang-pedagang swasta. Pedagang-pedagang swasta kan banyak yang punya kapal di Indonesia," ujar Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Mahfud MD menilai, kapal besar milik pedagang swasta itu sebelumnya banyak yang mangkrak.

• Debat soal Ahok, Ngabalin Kesal Lihat Fadli Zon Tunjukkan Fotonya saat Demo : Kau Membenci Saya !

• Ahmad Dhani Tunggu Fadli Zon untuk Jawab Sosok di Foto Ini, Rocky Gerung : Dia S3 Hambalang

Itu terjadi karena adanya kebijakan larangan melakukan penangkapan ikan di laut tertentu ketika Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menjabat.

Bahkan, mangkraknya kapal pedagang swasta juga dialami oleh kapal-kapal berukuran kecil.
"Sekarang banyak yang mangkrak, juga yang kecil-kecil karena kebijakan lama. Endak boleh ke sana, endak boleh ke sini," ucap dia.

Mahfud MD mengatakan, kebijakan itu kini berubah.

Pada prinsipnya, kata dia, sebuah kebijakan dapat berubah karena melihat perkembangan sosial.

"Mungkin dulu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bu Susi bagus, pada saat itu. Tetapi kan hukum dan peraturan itu selalu mengikuti perkembangan situasi sosial politik dan ekonomi," kata dia.

"Mungkin ada beberapa hal kecil perlu di-review dan sekarang itu sudah mulai dilakukan," ujar dia.

Sebelumnya, 29 kapal nelayan Pantura secara resmi akan meramaikan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berada di Natuna Utara, Kepulauan Riau.

"Hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 akan ada kapal- kapal nelayan besar dari Pantura sebanyak 29 kapal, 30 sebenarnya, satu sedang perbaikan, kapal besar yang bisa melaut mencari ikan ke tengah ke ZEE," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan, pengiriman nelayan Pantura di Natuna sudah berdasarkan intruksi presiden (Inpres).

• Diajak Raffi Ahmad Bisnis Bareng, Siwon Choi Kaget Sambil Tutup Muka, Suami Nagita : Aku Investor !

• Betrand Peto Terkejut Diberikan Hadiah Ulang Tahun dari Ruben Onsu : Ini Kado yang Paling Besar

Bahwa, kata dia, pemerintah akan menjaga hak berdaulat di Laut Natuna Utara atau ZEE Indonesia berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

Mahfud MD mengatakan, pengiriman nelayan Pantura di Natuna juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka meramaikan wilayahnya.

"Isi Natuna itu dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan agar Natuna itu hidup dan negara hadir di situ," katanya.

Menanggapi pernyataan Mahfud MD itu, Susi Pudjiastuti pun memberikan emoji kaget di Twitter.

Ia memposting artikel berita di Kompas.com itu dan memberinya emoji kaget yang banyak. 

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan kapal mana yang dimaksud oleh Mahfud MD.

“Kapal yg mana ??

2 kapal Tiongkok yg kita musnahkan dg dikandaskan ???

Atau kapal2 vietnam yg sudah disita tapi belum dimusnahkan ??..

ada fotonya???,” tulis Susi Pudjiastuti.

Kemudian Fahri Hamzah pun ikut mengomentari pernyataan Mahfud MD tersebut.

• Bunuh Suaminya, Aulia Kesuma Janjikan Rp 200 juta untuk Pembunuh Bayaran

• Bertemu SBY, PKS Buka Opsi Berkoalisi dengan Partai Demokrat

Menurutnya, menteri Jokowi saat ini tidak elok jika menyerang menteri sebelumnya yang juga dipilih oleh Presiden yang sama.

“Tidak elok menteri pak @jokowi menyerang menteri yang pernah dipercaya oleh presiden yang sama sebab itu seperti menyerang presiden yang sama..

ada problem etik di dalamnya..

karena di masa lalu kebijakan itu pernah dipuji,” tulis Fahri Hamzah.

Hingga berita ini dibuat, belum ada tanggapan lanjutan dari Mahfud MD.