Jawa Barat Siap Lockdown, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Pertimbangkan: Banyak Postifinya Juga

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah siap jika pemerintah pusat nantinya memberlakukan kebijakan lockdown pada kasus virus corona atau Covid-19 ini.

Menurut Ridwan Kamil, pihaknya bahkan sudah melakukan simulasi jika lokcdown itu benar dilakukan.

Namun untuk kebijakan lockdown ini, ia menegaskan kalau Pemprov Jawa Barat akan satu suara dengan pemerintah pusat.

Meski begitu, Ridwan Kamil juga meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kebijakan lockdown.

Sebab menurutnya, lockdown ini juga memiliki banyak dampak positifnya.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube Indonesia Lawyers Club Rabu (18/3/2020), Ridwan Kamil mengatakan per Selasa (17/3/2020), di Jawa Barat sudah ada 11 yang positif terpapar virus corona.

"Dua meninggal dunia, satu adalah pasien di Cianjur yang sempat dinyatakan negatif saat meninggal, kemudian kemarin dinyatakan bahwa meninggal dalam keadaan positif corona, satu lagi perawat kesehatan di Jakarta yang KTP nya Bekasi," kata Ridwan Kamil.

Kemudian untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) ada sekitar 1.000 an, di mana setengahnya sudah lepas dari karantina 14 hari.

"Kalau PDP (Pasien dalam Pengawasan) ada 101 dan setengahnya sudah dinyatakan negatif dan pulang, setengahnya masih dalam pengawasan," tambahnya.

Selain itu, Ridwan Kamil bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu sudah mengusulkan agar daerah diberi kewenangan untuk melakukan tes corona secara mandiri.

• Keluarga Ungkap Kondisi Dokter Handoko Pasca Rawat Pasien Covid-19, Komunikasi Masih Dibatasi

• Rizal Ramli Kritik Keras Jokowi soal Penanganan Virus Corona : Stop Proyek Termasuk Pindah Ibu Kota

"Alhamdulillah sudah diizinkan, per hari ini sudah 230 mereka yang tidak terlihat sakit atau bergejala untuk kami tes. Berita buruknya adalah, dari 230 orang-orang yang terlihat sehat dan tidak bergejala, ternyata satu positif," jelasnya.

Dengan adanya hasil tes tersebut, menurut Ridwan Kamil, ini menandakan bahwa virus corona sedang beredar di antara orang-orang yang sehat dan tidak bergejala.

"Sehingga strateginya tidak bisa lagi tentang urusan perawatan saja, tapi juga bagaimana pencegahan penularan. Social distancing ini sudah baik. Tapi belum dipahami sepenuhnya oleh warga," kata dia.

Kemudian soal lockdown, Ridwan Kamil setuju bahwa kebijakan itu adalah kewenangan pemerintah pusat karena konsekuensinya sangat besar.

"Kalau diyakini suplai pangan itu siap, saya kira itu opsi bisa dilakukan. Tapi kalau suplai pangan dan logistik tidak siap, ini akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa," tambahnya.

Ia pun mencontohkan beberapa negara yang melakukan lockdown dan tidak.

"Di negara maju ada yang lockdown seperti Italia dan Malaysia, tapi Korea tidak lockdown karena masyarakatnya disiplin dan melakukan sampling 15 ribu per hari, sementara kita baru 230. Makanya kami sampaikan kalau kami butuh alat sampling yang lebih banyak," ucapnya.

Ridwan Kamil juga menegaskan kalau Pemprov Jabar akan taat pada protokol pemerintah pusat, namun ia meminta untuk dipertimbangkan.

"Urusan lockdown ini mohon dipertimbangkan, banyak positifnya juga. Dengan syarat memang kesiapan-kesiapannya terukur dan dampaknya terukur," tegasnya.

Ia juga memohon dukungan untuk daerah yang sedang berjuang agar penyebaran virus corona ini tidak terlalu parah.

• Bertemu Anies Baswedan, Tito Karnavian Bahas Kemungkinan Karantina Wilayah

• Tangani Pasien Corona, Dokter 80 Tahun Dikabarkan Masuk ICU,Kirana Larasati : Doakan Lebih Kuat Lagi

"Saya akan ikut urusan lockdown ini dengan pemerintah pusat," tegasnya.

Kemudian, Presiden ILC Karni pun menanyakan kesiapan Jawa Barat untuk lockdown.

"Seandainya diputuskan lockdown, apakah Jawa Barat siap? termasuk ketersediaan bahan pokok dan sebagainya," tanya Karni Ilyas.

Ridwan Kamil pun mengaku siap, bahkan sudah melakukan simulasi untuk skenario terburuk dari penyebaran virus corona ini.

"Saya kira kami sudah merapatkan dua dimensi, satu masalah ketersdiaan pangan, kalau dari laporan bulog dan lain-lain Insya Allah kami siap," tandasnya.

"Karena dalam kondisi hari ini, itungan cadangan gula, beras dll, itu sudah siap dan kami sudah simulasikan bagaimana warga mendapatkan jika lockdown terjadi, sehingga tidak ada rusuh, tidak ada orang yang mengambil keuntungan, dengan sebuah prosedur yang kita siapkan," tambah Ridwan Kamil.

Tak hanya itu, ia juga bersama dengan TNI/Polri sudah menyiapkan skenario lockdown, bagaimana jalan-jalan ditutup, berapa personil polda dan pangdam yang diturunkan, termasuk juga pola-pola jika lockdown ini menghasilkan situasi pasien begitu banyak.

"Maka barak-barak tentara di Jawa Barat sudah kami rapatkan sedang disiapkan untuk skenario terburuk," ujarnya.

Menurutnya, puncak pertama dari kasus virus corona ini yakni para akhir Maret 2020.

"Karena skenario terburuk kami ini akhir Maret pak. Jadi menurut hitungan algoritma matematika tim ahli ITB, kemungkinan Jawa Barat ini puncaknya di akhir Maret puncak pertamanya, nah kami sedang bikin skenario kalau akhir ternyata diputuskan lockdown kemudian pasien begitu banyak, posisi perawatan di mana, suplai makan di mana," bebernya.

• Baim Wong Mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Pangandaran

• Wabah Virus Corona, Pemerintah Minta WNI yang Pergi ke Luar Negeri Segera Pulang

"Tentu lah ini pengalaman pertama, saya juga mohon dibantu, tapi intinya kami sudah merapatkan skenario terburuk itu di Jawa Barat," tutup Ridwan Kamil.

Jokowi Tegaskan Lockdown Kewenangan Pemerintah Pusat

Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang produktif dari rumah.

"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Tak hanya soal lockdown, Jokowi juga meminta semua kebijakan besar di tingkat daerah harus dibahas dengan pemerintah pusat.

Namun, ia tak merinci lebih jauh kebijakan besar yang dimaksud.

"Untuk konsultasi, supaya cepat, saya minta daerah membahas dengan kementerian terkait, termasuk dengan satgas Covid-19," kata Presiden.

Sejumlah negara memutuskan untuk melakukan lockdown dalam mengatasi penyebaran virus corona yang semakin luas.

Negara yang melakukan lockdown itu antara lain Italia, Denmark, Filipina, dan Irlandia.

Langkah ini sebelumnya telah dilakukan China yang melakukan lockdown terhadap sejumlah wilayah yang terkena wabah virus corona, khususnya di Kota Wuhan dan Provinsi Hubei.

Namun, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Ahmad Yurianto sebelumnya telah mengungkap bahwa Indonesia tidak akan melakukan lockdown, baik secara total maupun wilayah.

Menurut dia, lockdown justru akan meningkatkan peluang penyebaran virus corona di wilayah yang terdampak.

"Kalau di-lockdown, malah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Konsekuensinya, kasus ( Covid-19) di wilayah itu bisa jadi naik dengan cepat," ujar Yuri.

Hingga Minggu (15/3/2020), diketahui ada 117 kasus Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Dari jumlah itu, sebanyak 104 orang dalam perawatan intensif, delapan orang dinyatakan sembuh dan lima orang meninggal dunia.