Rizal Ramli Kritik Keras Jokowi soal Penanganan Virus Corona : Stop Proyek Termasuk Pindah Ibu Kota

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Ekonom Senior Rizal Ramli mengkritik sikap Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam menangani wabah virus corona.

Dengan nada keras, Rizal Ramli pun berujar bahwa penanganan pemerintahan Jokowi relatif lamban kala menangani kasus virus yang tengah mewabah ini.

Karenanya, Rizal Ramli pun memberikan saran kepada Jokowi dari segi ekonomi guna menangani krisis atas kasus virus corona.

Dilansir TribunnewsBogor.com dalam tayangan Indonesia Lawyers Club ( ILC) edisi Selasa (17/3/2020), Rizal Ramli balk-blakan menyebut pemerintah terlambat menangani kasus virus corona.

"Kita lihat pengalaman kita, Indonesia's respons, saya mohon maaf, awal-awalnya respon pemerintah relatif lambat dan terlambat," ungkap Rizal Ramli dilansir TribunnewsBogor.com, Rabu (18/3/2020).

Tak cuma memberi penilaian, Rizal Ramli juga mengurai sindiran.

• Jokowi Larang Kepala Daerah Lakukan Lockdown, Wali Kota Malang Beri Klarifikasi: Bukan Otoritas Saya

• Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Kadin Indonesia Usulkan Lockdown ke Jokowi

Yakni soal dugaan adanya rasa sungkan dari pejabat Indonesia kepada Tiongkok.

"Mungkin karena sungkan sama Tiongkok. Karena itu terjadi di Wuhan. Tiongkok banyak pejabat takut nyinggung Tiongkok. Pada dasarnya sungkan," imbuh Rizal Ramli.

Sebab menurut Rizal Ramli, ada jeda waktu selama dua bulan lebih untuk Indonesia mempersiapkan kemungkinan virus corona.

Namun sebelum virus corona tersebut terdeteksi, pemerintah justru menyia-nyiakannya.

"Yang kedua terjadi proses solved denial selama 2,5 bulan. Padahal waktu yang 2,5 bulan itu sangat critical. Banyak hal yang bisa dilakukan monitoring, screening, testing," pungkas Rizal Ramli.

FOLLOW US : 

Termasuk dengan cara membayar influencer dan subsidi ke maskapai penerbangan.

"Bayar influencer Rp 79 miliar padahal kita alat testingnya aja kurang. Kedua subsidi airline, padahal negara lain menutup turis internasional, kita malah mau meningkatkan," ujar Rizal Ramli.

Atas tindakan pemerintah tersebut, Rizal Ramli pun memberikan saran.

Dengan nada yakin, Rizal Ramli meminta kepada pemerintah untuk menghentikan semua proyek besar.

• Jokowi Perintahkan Semua Sekolah dan Kampus Diliburkan, Kepala Daerah Diminta tetap Memonitor

• Isi Surat WHO untuk Jokowi : Tetapkan Darurat Nasional hingga Berikan Saran Terkait Virus Corona

Hal itu dilakukan agar pemerintah bisa fokus menangani wabah virus corona.

"Ini waktunya untuk menyetop semua proyek-proyek infrastruktur yang besar," ucap Rizal Ramli.

Dalam sarannya itu, Rizal Ramli pun mengkritik ambisi pemerintah Jokowi dalam proyek besar.

"Ini kan kebanyakan ambisi berlebihan. Dibiayai dengan ugal-ugalan. Dengan pinjaman yang sangat besar. Dan kebanyakan tuh bermasalah atau tingkat pemakaiannya sangat rendah. Ini waktunya stop dulu semua proyek besar !" pungkasnya.

Rizal Ramli lantas memberikan contoh dengan apa yang pernah terjadi di orde baru.

"Waktu krisis 98 itu kita lakukan. Kita hentikan dulu proyek yang enggak penting yang besar. Kita delay satu tahun. Kecuali proyek yang skala kecil," ucap Rizal Ramli.

Melanjutkan sarannya, Rizal Ramli pun memberikan alternatif soal alokasi uang dari proyek besar yang dihentikan tersebut.

Menurutnya, ada tiga hal penting yang harus jadi fokus pemerintah saat ini.

"Kita re-allocated uang yang harusnya untuk infrastruktur ke tiga sektor, kesehatan, makanan dan daya beli untuk yang miskin," ungkap Rizal Ramli.

Karenanya, Rizal Ramli pun meminta pemerintah dalam hal ini Jokowi untuk tegas.

Yakni dengan menghentikan proyek besar termasuk pemindahan ibu kota.

"Jangan mimpi lagi bikin proyek pindah ibu kota apa lah, studinya aja kagak jelas kok. Ini waktunya presiden Jokowi bersikap tegas, hentikan proyek yang tidak penting buat satu tahun. Nanti kalau kita punya uang kita bangun lagi," ucap Rizal Ramli.

Jokowi Larang Kepala Daerah Lakukan Lockdown

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang produktif dari rumah.

• Cara Cegah Penularan Corona: 4 Salaman Pengganti Jabat Tangan, Selain Salam Namaste

• Pulang dari Turki, Wali Kota Bima Arya Berstatus ODP, Sebut Kondisi Fisiknya Sehat : Doakan Saja

"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Tak hanya soal lockdown, Jokowi juga meminta semua kebijakan besar di tingkat daerah harus dibahas dengan pemerintah pusat.

Namun, ia tak merinci lebih jauh kebijakan besar yang dimaksud.

"Untuk konsultasi, supaya cepat, saya minta daerah membahas dengan kementerian terkait, termasuk dengan satgas Covid-19," kata Presiden.