Pembatasan Mudik Lebaran 2020 Masih Dikaji, Ini Penjelasan Pemerintah

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pemerintah hari ini mengadakan rapat terbatas membahas pembatasan mudik Lebaran 2020.

Namun hasil dari rapat tersebut menyebutkan, Presiden Joko Widodo masih belum memberikan keputusan soal pembatasan tersebut.

Hal ini dikarenakan, masih mengkaji kembali dampak ekonomi dan dampak terhadap masyarakat mengenani kebijakan tersebut.

Jubir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan, hasil rapat mengenai pembatasan mudik masih dalam kajian kembali bagaimana mitigasi dari sisi ekonomi khususnya masyarakat yang terdampak.

"Karena sebagian besar yang mudik, merupakan pekerja sektor informasi yang kehilangan pendapatannya di Jakarta," ucap Jodi dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020).

Ia menambahkan, tentunya ini harus dikaji kembali khususnya bagaimana kesiapan jaring pengaman sosial yang akan diberikan nantinya setelah ada kebijakan ini.

"Kajian ini kita harapkan akan selesai dalam kurun waktu dua hari dan Presiden Joko Widodo akan memutuskan," ujar Jodi.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, bila memang nanti ada pelarangan skemanya tentu akan melibatkan TNI dan Polri untuk melakukan tindakan.

"Mengenai pelarangan mudik 2020 ini, masih dalam pembahasan diskusi dalam rapat dengan kementerian terkait," ujar Budi dalam video konferensi Jumat (27/3/2020).

Lanjut Budi, pihaknya telah merekomendasikan adanya pelarangan mudik karena uuntuk mencegah adanya penyebaran Covid-19 ke daerah-daerah.