Breaking News:

Saat Covid-19, SBY Minta Pemerintah Jokowi Gunakan Cara Persuasif Jika Dihina di Media Sosial

SBY meminta pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo bisa tetap menggunakan cara-cara persuasif dalam menghadapi masyarakat yang melempar hinaan

Editor: Soewidia Henaldi
Tribunnewsbogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Susilo Bambang Yudhoyono saat Penataran Pimpinan dan Kader Utama se-Indonesia Partai Drmokrat di Hotel Novotel Bogor Golf and Convention Center, Senin (28/3/2016). 

SBY menilai, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kepada rakyat justru akan membuat fokus penanganan Covid-19 menjadi terganggu.

Pemberlakuan PSBB, Kendaraan yang Tak Patuh Akan Ditilang ?

Kondektur Bus PDP Covid-19 Meninggal, Baru Pulang dari Tangerang

Pemerintah justru akan menghadapi makin banyak perlawanan dari masyarakat.

"Saya juga bermohon agar pemerintah tidak alergi terhadap pandangan dan saran dari pihak di luar pemerintahan. Banyak kalangan yang menyampaikan pikirannya, mungkin sedikit kritis, tetapi mereka-mereka itu sangat pro pemerintah. Juga sangat mendukung Presiden Jokowi," kata SBY.

SBY menambahkan, pemidanaan terhadap masyarakat yang menghina Presiden atau pejabat pemerintah sebenarnya biasa di berbagai negara, termasuk negara yang menganut sistem demokrasi.

"Yang menjadi luar biasa adalah kalau hukum-menghukum ini sungguh terjadi ketika kita tengah menghadapi ancaman corona yang serius saat ini. Jujur, dalam hati saya harus bertanya mengapa harus ada kegaduhan sosial-politik seperti ini?" kata dia.

Untuk itu, SBY juga mengimbau masyarakat jika berbicara atau berkomentar tidak melampaui batas.

Terapkan Lockdown untuk Cegah Covid-19, Geng Kriminal Ngamuk Tembak Mati Wali Kota Meksiko

Pasien Positif Covid-19 Pertama di Kota Tegal Sembuh

Termasuk jika mengkritik atau berkomentar tentang presiden dan para pejabat yang lain.

"Kebebasan berbicara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang pun ada batasnya," ucap SBY.

"Masyarakat yang baik dan cerdas akan tetap bisa menyampaikan pendapat dan kritik-kritiknya, tanpa harus melakukan penghinaan, hujatan dan caci maki yang kasar dan melampaui kepatutannya," kata dia.

Polri sebelumnya mengingatkan masyarakat yang menghina Presiden Joko Widodo maupun pejabat pemerintah dalam menangani Covid-19 di media sosial dapat terancam sanksi pidana.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved