Nekat Mudik saat Menhub Keluarkan Kelonggaran Transportasi, Siap-siap Kena Denda Rp 100 Juta

Pemerintah melalui Kemenhub mengeluarkan kelonggaran untuk moda transportasi kembali beroperasi, tapi larangan mudik tetap berlaku.

(KOMPAS.COM/SUKOCO)
Penyekatan di pintu keluar jalur tol Ngawi. Hindari penyekatan, puluhan pemudik dari Jakarta jurusan Nganjuk diturunkan di tengah jalur tol di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Aksi nakal awak bus antar provinsi tersebut menurut warga setempat sudah beberapa kali dipergoki warga. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Meskipun Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengeluarkan kelonggaran untuk moda transportasi agar kembali beroperasi tapi bagi aktifitas mudik tetap dilarang.

Jika ada warga yang nekat mudik, bisa dikenakan denda Rp 100 juta atau penjara 1 tahun sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

Penindakan ini akan dilakukan jika pelanggar melakukan tindakan yang masuk dalam kategori melawan petugas, yaitu saat melakukan penyekatan kendaraan.

Sedangkan bagi para pelanggar mudik dalam kategori biasa hanya diminta untuk putar balik dan tidak melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya.

Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, tindakan tegas kepada para pelanggar larangan mudik sudah dilakukan sejak kemarin.

Menhub Budi Karya Izinkan Transportasi, Mensesneg Tegaskan Mudik Tetap Dilarang

Sanksi yang dijatuhkan mulai dari pemberian bukti pelanggaran ( tilang), penyitaan kendaraan (travel ilegal) sampai dengan ancaman pencabutan izin operasional.

“Kalau untuk tindakan tegas tidak mulai besok, tetapi sudah kami lakukan sejak kemarin. Pemberian tilang bagi sopir yang melanggar,” katanya kepada Kompas.com, Kamis (8/5/2020).

Sementara, Sambodo menambahkan, untuk pemberian sanksi berupa denda sebesar Rp 100 juta sesuai dengan Undan-Undang nomor 56 tahun 2018 pasal 93 tentang Karantina Kesehatan memang belum ada pelanggar yang mendapatkan sanksi tersebut.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Soemadi saat mengecek progres runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, Senin (15/4/2019).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Soemadi saat mengecek progres runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, Senin (15/4/2019). (TribunJakarta.com/Ega Alfreda)

Mengingat, sanksi maksimal tersebut hanya diberikan jika pelanggar memang benar-benar tidak bisa diberitahu dan melawan petugas.

“Untuk denda Rp 100 juta itu merupakan hukuman maksimal pasal itu hanya dikenakan jika pelanggar sudah keterlaluan,” ucapnya.

Menhub Budi Karya Sumadi : Pulang Kampung dan Mudik Sama, Gak Ada Perbedaan

Sambodo mencontohkan jika pelanggar menggunakan kendaraan pribadi dan tidak mengatur posisi serta jumlah penumpang yang ada.

Ketika diberitahu petugas pelanggar tersebut tidak mematuhi justru melawan petugas yang berjaga.

“Misalnya dia tidak melakukan physical distancing satu kendaraan penuh. Dan saat diminta kembali tidak mau malah melawan petugas,” tuturnya.

Tetapi, tambah Sambodo, selama pelanggar masih bisa diberitahu dan diatur oleh petugas pihaknya tidak akan memberikan sanksi berat dengan memberikan denda sebesar Rp 100 juta.

“Kami tetap melakukan penindakan secara persuasif, selama masih mau diminta putar balik ya tidak akan diberikan sanksi itu. Jadi sanksi denda itu sebagai opsi yang paling akhir,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jangan Main-main, Masih Nekat Mudik Bakal Kena Denda Rp 100 Juta"

Penulis : Ari Purnomo
Editor : Aditya Maulana

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved