22 Mei 2020, PNS dan Pegawai BUMN Tidak Libur

Menurut Muhadjir, hal ini sesuai hasil rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Editor: Ardhi Sanjaya
THINKSTOCKPHOTOS
Perawatan berkala akan membuat AC awet.(THINKSTOCKPHOTOS) 

Hal tersebut untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran virus korona serta mengurangi penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain.

“ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian dan keluar daerah dan kegiatan mudik sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih Covid-19,” demikian tertulis di salah satu poin surat edaran MenPAN RB Nomor 41 Tahun 2020 tertanggal Senin (6/4), yang diterima Tribun.

ASN yang terpaksa harus melakukan perjalanan keluar daerah, kata Tjahjo, harus meminta izin kepada atasan masing-masing.

Tjahjo mengatakan pejabat pembina kepegawaian terkait di masing-masing kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah harus memastikan ASN di bawah naungannya tidak berpergian keluar daerah atau mudik.

Bila ada ASN yang melanggar akan dikenakan tiga sanksi disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 30 Tahun 2019, dan PP Nomor 49 tahun 2018.

Masing-masing PP terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil (PNS), penilaian kerja dan manajemen pegawai pemerintah, serta perjanjian kerja.

Dalam situs resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), hukuman disiplin dalam PP Nomor 53 diterangkan berupa hukuman ringan, yang salah satunya berupa teguran secara lisan, hukuman sedang seperti pemotongan gaji hingga penundaan kenaikan pangkat, dan hukuman berat berupa pemberhentian secara tidak hormat.

Surat edaran berpedoman pada Keputusan BNPB Nomor 13 A tahun 2020 terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat wabah akibat virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Surat tersebut ditandatangani oleh MenPAN RB, Tjahjo Kumolo.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi kebijakan mudik, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Terkait mudik ini masih dalam perumusan pedoman dan petunjuk teknis, untuk mengendalikan mudik 2020," ujar Luhut.

Luhut mengatakan evaluasi diperlukan agar kegiatan mudik tidak berakibat pada peningkatan dan perluasan wabah korona.

"Mudik ini bukan hanya sebuah rutinitas tahunan, tapi juga tradisi yang memiliki banyak makna untuk memperkokoh hubungan keluarga. Namun, di tengah wabah ini, membuat pemerintah harus mengkaji dan mendengar pakar terkait opsi mudik," kata Luhut, siang kemarin.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi mengatakan regulasi mudik dedang dibuat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved